Masyarakat Adat Papua Sebut Greenpeace Lakukan Intervensi Berlebihan

JAYAPURA KOMPAS.com - Masyarakat hukum adat Airu Hulu, Kabupaten Jayapura, Papua menyebut Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) asing yakni Greenpeace, melakukan intervebsi pengelolaan hutan di Bumi Cenderawasih secara berlebihan.

Kepala Suku Wau, Mathius Wau, menganggap, Greenpeace selama ini ikut campur tangan terhadap pengelolaan hutan milik masyarakat adat di Papua.

"Kami melihat kegiatan mereka tidak jelas, sehingga kami menolak campur tangan mereka di atas tanah leluhur kami," sebut Mathius Wau di Jayapura, Jumat (23/3/2018) saat menggelar aksi bersama masyarakatnya.

Dia menyebut, kegiatan LSM asing tersebut sangat merugikan masyarakat hukum adat dengan selalu mengintervensi hak masyarakat terutama dalam pengelolaan hutan adat. "Jelas-jelas, hutan ini serta yang dikandung di dalamnya adalah hak milik kami mutlak," katanya.

Baca juga: Greenpeace Keluhkan KLHK yang Menolak Beri Data Kehutanan

Menurut Mathius, akibat camput tangan LSM asing tersebut, membuat investor yang akan melakukan investasi di daerahnya, tidak bisa datang membantu masyarakat hukum adat pemilik hutan adat tersebut.

"Mereka selalu menghalangi para investor yang ingin melakukan investasi termasuk membangun jalan, akses kemudahan kepada masyarakat setempat. Dia melarang dengan alasan hutan itu masuk konservasi nasional dan hutan perlindungan internasional. Padahal, hutan ini sudah kami lindungi sebelum pemerintah ada. Hak-hak kami jelas dengan ada tanda-tanda dan batas yang jelas," ucap dia.

Untuk itu, pihaknya meminta dukungan Pemprov Papua bersama DPR Papua agar masyarakat adat diberikan kemudahan untuk membangun daerah, termasuk mencari investor untuk membangun potensi yang ada.

Mathius menambahkan, masyarakat adat Airu Hulu masih sangat terbelakang karena kesulitan transportasi dan belum terjangkau pelayanan pemerintah.

Baca juga: Susi Imbau Warga Papua Budidaya Kepiting Bakau dengan Pertahankan Induknya

"Tanpa investor, daerah ini tidak akan dibangun. Mohon pemerintah bantu kami, bicara dengan LSM - LSM yang ada supaya ada kemudahan, apalagi daerah itu sangat membutuhkan investor agar ada pertumbuhan ekonomi dan pendapatan bagi masyarakat, padahal banyak potensi," kata dia.

Menurut dia,  pemerintah memerlukan investor untuk membangun daerah tersebut. "Kalau ada investor, pasti daerah itu akan terbangun. Kalau pemerintah saja, jika dengan daerah yang sulit ini, pasti akan lambat," katanya.

Mathius mengatakan, pihaknya berupaya menyampaikan aspirasa kepada DPR Papua, namun tidak ada satupun anggota DPR Papua yang menemui mereka di Kantor DPR Papua, Rabu (21/3/2018) lalu.

Sementara itu, Tokoh Pemuda Suku Waibara, Solaeman Waibara mengatakan, masyarakat menginginkan ada pembangunan di daerah tersebut terutama hutan dan tanah adat untuk investasi.

"Kami sangat menolak intervensi Greenpeace karena dengan kehadiran LSM tersebut, mengakibatkan investasi di daerah kami terhambat," sebutnya.

Adanya campur tangan LSM itu sebut dia, berakibat fatal bagi masyarakat hukum adat.

Pihaknya berharap pemerintah mengawal pengelolaan hutan milik masyarakat hukum adat tersebut. Melalui pemetaan hutan di Papua untuk kepentingan masyarakat adat maupun kegiatan investasi.