Pembangkit Listrik 30 MW di Ternate Beroperasi

TERNATE, KOMPAS.com - Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas Mobile Power Plant (PLTMG MPP) Ternate, Maluku Utara, dengan resmi beroperasi.

Pembangkit listrik berkapasitas kapasitas 30 MegaWatt (MW) ini digunakan untuk memenuhi pasokan listrik ke Sistem Ternate Tidore. Pembangkit tersebut merupakan salah satu program 35.000 MW.

Sumber listrik ini memiliki empat unit mesin, masing-masing berkapasitas 9,7 MW. Unit terakhir telah memperoleh Sertifikat Laik Operasi (SLO) pada Februari 2018, sedangkan tiga unit lainnya telah memperoleh SLO pada Desember 2017.

Kepala Satuan Komunikasi Korporat I Made Suprateka mengatakan, PLTMG MPP dengan mesin gas ini merupakan jenis pembangkit yang pembangunannya tergolong cepat, yakni 6-7 bulan.

Konstruksinya rampung pada Oktober 2017 setelah kontrak efektif berlaku pada April 2017.

"Setelah proses konstruksi pembangkit selesai, tahapan selanjutnya dari pembangunan pembangkit adalah menguji beban sebelum dinyatakan layak beroperasi. Setelah itu baru bisa peroleh SLO dan unit keempat ini yang terakhir dapat (SLO) pada Februari lalu," kata Suprateka, Minggu (18/3/2018).

PLTMG ini menggunakan bahan bakar dual fuel, yakni dapat menggunakan LNG (liquid natural gas) atau bahan bakar minyak (BBM).

"Saat ini, beban puncak Sistem Ternate Tidore sebesar 32,49 MW, sedangkan daya mampunya sebesar 59,3 MW. Hal ini berarti terdapat cadangan daya sebesar 45 persen untuk Sistem Ternate Tidore," ujar Suprateka.

Pembangkit listrik ini diharapkan dapat mendukung program pemerataan akses listrik khususnya di wilayah Indonesia Timur.

Program 35.000 MW yang dikerjakan pemerintah dilaksanakan untuk menopang dan mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi secara nasional, seperti mendorong munculnya pusat-pusat industri baru.

Bagi PLN, program 35.000 MW dilakukan untuk mengatasi masalah kekurangan pasokan daya di daerah-daerah yang statusnya defisit listrik.

Lebih dari itu, 35.000 MW ini adalah untuk pemerataan pemenuhan listrik untuk seluruh warga negara Indonesia. Sehingga mampu menaikkan angka rasio elektrifikasi nasional mencapai 98 persen di 2019. (K105-15)