Daftar Pemilih Sementara Pilkada Jabar Capai 31,7 Juta

BANDUNG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat menggelar Rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Data Pemilih Sementara (DPS) pada Pilkada Jabar 2018 di Aula Setia Permana, Jalan Garut, Bandung, Sabtu (17/3/2018) dini hari.

Hasilnya, KPU menetapkan 31.708.330 jiwa sebagai pemilih sementara di Pilkada Jawa Barat 2018 dengan rincian, 15.941.296 laki-laki dan 15.767.034 perempuan. Para pemilih tersebar di 627 kecamatan, 5.957 desa/kelurahan dan akan memilih di 74.944 TPS. Jumlah tersebut belum termasuk pemilih disabilitas.

"Pentapan paling cepat bulan April. Menjelang pencoblosan biasanya ada penambahan tapi tidak signifikan, hanya ribuan," ujar Ketua KPU Jabar, Yayat Hidayat saat dihubungi Kompas.com via sambungan telepon, Minggu (18/3/2018).

Yayat merinci, dari total 31,7 juta pemilih sementara, 30 persen di antaranya berstatus sebagai pemilih pemula.  "Pemilih pemula 10 jutaan lah atau 30 persen," katanya.

Jumlah pemilih pemula juga diprediksi bakal bertambah menjelang pencoblosan. Apalagi, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru bagi warga yang akan berusia 17 tahun sebelum atau saat pencoblosan pada 23 Juni nanti bisa membuat KTP lebih awal agar bisa memberikan hak pilihnya.

"Itu sudah saya imbau ke Disdukcapil dan respons Disduk bagus. Jadi yang 17 tahun pada 27 juni sudah bisa langsung merekam KTP dari sekarang. Pas nyoblos pemilih wajib membawa KTP kalau gak bawa KTP gak bisa, makanya ada kebijakan baru jadi mereka boleh mengurus perekaman KTP di awal," tuturnya.

Yayat mengaku ada beberapa kendala yang dihadapi petugas dalam melakukan pendataan. Salah satunya, sulit mendata masyarakat yang tinggal di apartemen atau perumahan mewah khususnya di kawasan Bekasi.  "Yang sulit itu biasanya bukan daerah biasanya di apartemen, perumahan mewah," ucapnya.

Selain itu, Yayat juga mendapati laporan dari petugas yang kesulitan mendata pemilih di Pesantren Al Zaytun Indramayu. Dari laporan petugas, kata Yayat, pihak pesantren tak memberi izin petugas untuk melakukan pendataan langsung.

"Mereka enggak mau didata langsung, enggak tahu alasannya. Setiap Pilkada selalu begitu. Saya sudah suruh KPU Indramayu untuk menjelaskan kepada pesantren bahwa pendataan pemilu itu langsung ke pemilih ke santri, tinggal dikumpulkan saja santrinya," katanya

"Nah ini mah enggak jadi didata pesantrennya lalu diserahkan petugas, prosedurnya salah. Kalau pesantren lain terbuka," tambah dia.