Pilkada Kalbar 2018 Jadi Ajang Naik Jabatan bagi Para Paslon

KOMPAS.com – Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kalimantan Barat seolah menjadi ajang "naik kelas" pencapaian dari para pasangan calon yang bertarung. Ada tiga pasangan calon yang berkompetisi untuk bisa “naik kelas” menjadi gubernur dan wakil gubernur Kalbar.

Masing-masing calon itu pernah dan sedang menduduki jabatan publik, baik di partai maupun sebagai kepala daerah tingkat kabupaten/kotamadya.

Ketiga pasangan calon tersebut yaitu Milton Crosby dan Boyman Harun (nomor urut 1), pasangan Karolin Margret Natasa dan Suryadman Gidot (nomor urut 2), serta pasangan Sutarmidji dan Ria Norsan (nomor urut 3).

Baca juga : Didampingi Pendukung, 3 Paslon Cabut Nomor Peserta Pilkada Kalbar

Untuk paslon nomor urut 1, Milton Crosby yang merupakan kader Partai Gerindra pernah menjadi Bupati Sintang dua periode, yaitu 2005-2010 dan 2010-2015.

Sedangkan Boyman Harun pernah menjabat Wakil Bupati Ketapang periode 2010-2015. Ia juga menduduki posisi Ketua DPW PAN Kalbar.

Kemudian, untuk paslon nomor urut 2, Karolin Margret Natasa saat ini menjabat sebagai Bupati Landak periode 2017-2022.

Sebelumnya, Karolin memegang status sebagai anggota DPR periode 2009-2014 dan 2014-2016. Ia pun kini berperan sebagai Waka Bidang Kehormatan DPD PDI-P Kalbar.

Sedangkan Suryadman Gidot merupakan Bupati Bengkayang selama dua periode, yaitu 2010-2015 dan 2016-2021. Secara bersamaan, Ketua DPD Partai Demokrat Kalbar juga merupakan jabatan yang diembannya sekarang.

Baca juga : Tiga Pasang Calon Siap Bertarung di Pilkada Kalbar

Sementara itu, di nomor urut 3, Sutarmidji yang menjadi kader PPP tercatat sebagai Wali Kota Pontianak untuk periode 2008-2013 dan 2013-2018.

Adapun Ria Norsan saat ini menduduki posisi sebagai Bupati Pontianak untuk periode kedua, sejak sebelumnya periode 2009-2014 dan sekarang periode 2014-2019. Ia pun memangku jabatan sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kalbar.

Keikutsertaan mereka dalam Pilgub Kalbar tahun ini merupakan ajang persaingan untuk sama-sama meningkatkan status jabatan dari tingkat kabupaten/kotamadya menjadi pemimpin tingkat provinsi di wilayah “seribu sungai” ini.