Dana Kampanye Lebih dari Rp 473 M, Peserta Pilkada Jabar Bakal Kena Sanksi - Kompas.com

Dana Kampanye Lebih dari Rp 473 M, Peserta Pilkada Jabar Bakal Kena Sanksi

Kompas.com - 05/02/2018, 22:05 WIB
Ilustrasi PilkadaKOMPAS/PRIYOMBODO Ilustrasi Pilkada


BANDUNG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Barat bakal mendiskualifikasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang menggunakan dana kampanye lebih dari batas yang telah ditetapkan KPU Jawa Barat dalam kampanye Pilkada Jawa Barat yang dimulai 15 Februari 2018.

“Kalau tidak melebihi tidak apa-apa, tapi kalau melebihi ada sanksinya. Sanksinya diskualifikasi,” kata Ketua KPU Jawa Barat Yayat Hidayat di kantor KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung, Senin (5/2/2018).

Yayat menjelaskan, KPU Jawa Barat akan melakukan audit kepada masing-masing pasangan calon untuk memastikan uang yang digunakan tidak melebihi batas yang telah ditetapkan.

“Kami akan meng-hire akuntan publik,” jelasnya.

Agar tertib administrasi, Yayat mengatakan, masing-masing tim pemenangan pasangan cagub dan cawagub wajib menyerahkan laporan dana kampanye sebelum dan sesudah kampanye.

“Laporan dana awal sehari sebelum pelaksanaan kampanye. Laporan akhir dana kampanye itu sehari setelah paslon selesai melakukan kampanye,” ungkapnya.

Yayat menjelaskan, angka yang telah ditetapkan oleh KPU sudah sesuai dengan perhitungan kebutuhan yang menjadi patokan KPU dalam menetapkan harga serta jumlah DPT di Jawa Barat.

Baca juga: Cegah Penyalahgunaan Anggaran Rp 1,1 Triliun, KPU Jabar Gandeng BPKP

 

Oleh karena itu, penetapan batas dana kampanye pada Pilkada Jawa Barat bakal berbeda dengan pilkada di daerah lainnya, seperti di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sebelumnya diberitakan, KPU membuat peraturan ketat terkait penggunaan dana kampanye untuk semua pasangan cagub dan cawagub dalam Pilkada Jawa Barat 2018.

Anggota KPU Jawa Barat, Agus Rustandi, mengatakan, setiap pasangan cagub dan cawagub bersama tim kampanye tidak diperkenankan mengeluarkan uang lebih dari Rp 473. 292.230.787.50 selama masa kampanye yang dimulai pada tanggal 15 Februari 2018.

“Sudah disepakati (oleh semua tim kampanye) total pembatasan pengeluaran dana kampanye bagi paslon Pilkada Jawa Barat sebesar Rp 473 miliar,” kata Agus saat ditemui di kantor KPU Jawa Barat, Jalan Garut, Kota Bandung, Senin (5/2/2018).

Agus menambahkan, total pembatasan dana yang telah disepakati meliputi enam macam, yakni untuk rapat umum; pertemuan terbatas pertemuan tatap muka dan kegiatan lain; pembuatan bahan kampanye; jasa manajemen konsultan; alat peraga kampanye; dan bahan kampanye.

“Paling tinggi adalah untuk pembuatan bahan kampanye yang dibuat pasangan calon mulai dari pakaian, penutup kepala payung, dan lain-lain sebesar Rp. 461.480.706.000,” jelasnya.

Agus menuturkan, masing-masing tim kampanye mengaku tidak keberatan dengan jumlah yang ditetapkan tersebut. Dana yang dibatasi tersebut di luar dari alat peraga untuk para pasangan calon yang dibuat sendiri oleh KPU Jawa Barat.

“Menurut mereka, cukup rasional mengingat wilayah dan jumlah pemilih di Jawa Barat yang cukup luas,” tuturnya.

Agus menjelaskan, masing-masing tim kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur wajib menyerahkan laporan dana awal kampanye sebelum masuk masa kampanye.

“Paling lambat tanggal 14 Februari 2018,” ucapnya.

Kompas TV KPU menganggap tidak wajar jika calon kepala daerah hartanya terlalu sedikit. Pasalnya, modal kampanye juga bersumber dari pribadi.


Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
Komentar

Terkini Lainnya

Alasan Penggalangan Dana Kampanye Ridwan Kamil Diadakan di Jakarta

Alasan Penggalangan Dana Kampanye Ridwan Kamil Diadakan di Jakarta

Megapolitan
Andro Si K9 Milik Bea Cukai Kelelahan Mengendus Kapal  Win Long BH 2998

Andro Si K9 Milik Bea Cukai Kelelahan Mengendus Kapal Win Long BH 2998

Regional
Diduga Terima Suap dari Calon Bupati, Ketua Panwaslu dan Anggota KPU Ditangkap

Diduga Terima Suap dari Calon Bupati, Ketua Panwaslu dan Anggota KPU Ditangkap

Regional
'Megawati Rombak Tradisi Ketum Partai Otomatis Capres'

"Megawati Rombak Tradisi Ketum Partai Otomatis Capres"

Nasional
India Wacanakan Layanan Bedah Plastik Gratis bagi Warga Miskin

India Wacanakan Layanan Bedah Plastik Gratis bagi Warga Miskin

Internasional
Indonesia Mini di 'Kampus Toleransi' Salatiga

Indonesia Mini di "Kampus Toleransi" Salatiga

Regional
Buka Festival Shalawat, Jokowi Ajak Umat Jaga Kedamaian di Tahun Politik

Buka Festival Shalawat, Jokowi Ajak Umat Jaga Kedamaian di Tahun Politik

Regional
Berdagang di Atas Trotoar Tanah Abang, PKL Kesal Ditertibkan Satpol PP

Berdagang di Atas Trotoar Tanah Abang, PKL Kesal Ditertibkan Satpol PP

Megapolitan
Lebih dari 1.000 Perempuan ISIS Berpotensi Kembali ke Eropa

Lebih dari 1.000 Perempuan ISIS Berpotensi Kembali ke Eropa

Internasional
Pengendara Moge yang Terobos Pintu Tol Diduga Idap Skizofrenia

Pengendara Moge yang Terobos Pintu Tol Diduga Idap Skizofrenia

Regional
Gelar 'Gala Dinner' di Kemayoran, Ridwan Kamil Kumpulkan Rp 1,2 Miliar

Gelar "Gala Dinner" di Kemayoran, Ridwan Kamil Kumpulkan Rp 1,2 Miliar

Megapolitan
Aparat Gabungan Belum Temukan Bukti Narkotika di Kapal Win Long BH 2988

Aparat Gabungan Belum Temukan Bukti Narkotika di Kapal Win Long BH 2988

Regional
Penyebar Ujaran Kebencian Antar-suku di Medsos Ditangkap Bersama Ponsel dan SIM Card

Penyebar Ujaran Kebencian Antar-suku di Medsos Ditangkap Bersama Ponsel dan SIM Card

Regional
Kapolri Perintahkan Jajarannya untuk Silaturahmi dengan Persatuan Islam.

Kapolri Perintahkan Jajarannya untuk Silaturahmi dengan Persatuan Islam.

Regional
Mabes Polri Kirim Helikopter untuk Pengamanan Pilkada Sulawesi Selatan

Mabes Polri Kirim Helikopter untuk Pengamanan Pilkada Sulawesi Selatan

Regional

Close Ads X