Pilkada Jabar, Polisi Terjunkan Tim Cyber Crime Awasi Konten Pelanggaran UU ITE

BOGOR, KOMPAS.com - Polisi akan menerjunkan tim Cyber Crime untuk mengawasi konten-konten yang melanggar Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Barat 2018.

Kepala Polisi Daerah Jawa Barat Irjen Pol Agung Budi Maryoto mengatakan, pihaknya akan melakukan penyelidikan jika menemukan konten-konten yang mengandung hasutan atau penghinaan.

"Cyber Crime akan berpatroli di dunia maya untuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan UU ITE," kata Agung usai menyaksikan simulasi pengamanan pilkada di Bogor, Jawa Barat, Sabtu (3/2/2018).

Agung menambahkan, apabila alat bukti sudah cukup, maka polisi akan meningkatkan tahapannya menjadi proses penyidikan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut.

"Masyarakat kita sudah sangat demokratis. Silakan gunakan hak pilihnya, tidak boleh mengintimidasi atau memaksa, itu akan melanggar hukum," sebutnya.

Baca juga : Menakar Elektabilitas Figur dan Kekuatan Parpol di Pilkada Jawa Barat

Ia menyebut, untuk mengantisipasi daerah-daerah rawan konflik dalam Pilkada Jabar, pihaknya menyiapkan 21.500 personel yang dibantu 2.700 anggota TNI dari Kodam 3 Siliwangi.

Menurutnya, masa kampanye, pemungutan suara, dan penghitungan suara merupakan tahapan yang memicu kerawanan. Oleh sebab itu, kata dia, polisi akan lebih meningkatkan pengamanan saat memasuki masa-masa itu.

"Pertimbangan titik rawan lainnya ketika pilkada sebelumnya terjadi konflik di daerah itu. Persiapan kita pengamanannya lebih maksimal lagi," tutur dia.

Baca juga : KPU: Kontestan Pilkada Jawa Barat Memenuhi Syarat Kesehatan

Dalam pelaksanaan simulasi pengamanan Pilkada Kota Bogor, Polresta Bogor Kota bersama unsur TNI menerjunkan 1.200 personel gabungan. Simulasi itu memperagakan pengamanan keadaan yang tidak direncanakaan atau kontigensi.

"Seperti kita peragakan, hal inilah (sumulasi) yang kita lakukan nanti bila dalam keadaan kotigensi. Satuan Polri dan TNI yang diberi nama Tripatra melibatkan semua unsur. Satuan ini melekat bila gangguan kamtibmas menojol dan menimbulkan konflik," pungkas dia.