Menakar Elektabilitas Figur dan Kekuatan Parpol di Pilkada Jawa Barat

PROVINSI Jawa Barat akan menggelar pemilihan gubernur dan wakil gubernur pada tahun ini, bersama-sama dengan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan banyak daerah lainnya. Sudah empat pasang calon gubernur dan wakil gubernur yang mendaftar ke KPU Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan urutan waktu pendaftaran, pasangan tersebut adalah Ridwal Kamil dengan Uu Ruzhanul Ulum yang digawangi oleh koalisi empat partai politik, yaitu Partai Nasdem, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Selanjutnya adalah Pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi yang didorong oleh Partai Demokrat dan Partai Golongan Karya (Golkar).

Sementara Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu.

Adapun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang bisa mengusung pasangan calon tanpa koalisi merekomendasikan pasangan Tubagus Hasanuddin dan Anton Charliyan.

Rupanya komposisi figur dan koalisi parpol ini bukan merupakan komposisi yang ideal bagi para pihak yang akan bertarung di Pilkada Jabar 2018 ini mengingat sejak sekitar setahun yang lalu, para kandidat dan partai politik sudah melakukan gerakan-gerakan untuk dapat menyusun komposisi paling ideal menurut perspektifnya masing-masing.

Sebagai contoh, Deddy Mizwar yang dikenal dekat dengan kelompok masyarakat Islam yang selanjutnya tergabung dalam kelompok 212 digadang-gadang akan dipasangkan dengan Ahmad Syaikhu yang merupakan Ketua DPW PKS Jawa Barat.

Sepanjang perjalanannya, Deddy Mizar juga terpantau sangat dekat dengan Gerindra sehingga publik percaya bahwa pasangan ini akan menjadi representasi "koalisi permanen" Gerindra, PKS, dan PAN. Meski ternyata di waktu-waktu terakhir Gerindra merekomendasikan nama Sudrajat, bukannya Deddy Mizwar untuk menjadi figur yang akan didampingi oleh Ahmad Syaikhu.

Begitu juga dengan Ridwan Kamil yang berusaha keras meminang Golkar dan menyatakan bahwa dirinya berharap bisa berpasangan dengan Daniel Muttaqien Syafiuddin.

Meski sempat diumumkan bahwa Partai Golkar merekomendasikan pasangan Ridwan Kamil dan Idrus Marham, Golkar akhirnya mencabut dukungan dari Ridwan Kamil dan menyerahkannya pada Dedi Mulyadi yang merupakan orang nomor satu di Golkar Jawa Barat.

Golkar yang menarik dukungan dari Ridwan Kamil akhirnya berkoalisi dengan Partai Demokrat yang diwakili oleh Deddy Mizwar. Deddy Mizwar memang merupakan anggota Partai Demokrat yang baru saja bergabung pasca-keputusan Gerindra dan PKS yang tidak memberikan rekomendasi pada dirinya.

PDI-P yang sejak awal seperti kebingungan menentukan sikap terkait pasangan calon yang akan didukung akhirnya menyerahkan amanat kepada Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat Tb Hasanuddin yang berpasangan dengan mantan Kapolda Jawa Barat, Anton Charliyan.

Konstelasi yang dinamis di Jawa Barat tentu sangat dipengaruhi oleh konsiderasi para pengurus partai politik di tingkat pusat. Dinamika ini akhirnya mengerucut pada komposisi empat pasang calon tersebut. Pertimbangan setiap pihak ini nampak sangat terkait dengan strategi pemenangan Pemilu 2019 yang akan digelar tahun depan.

Jawa Barat dengan jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak hampir 33 juta orang merupakan provinsi dengan jumlah pemilih terbesar. Hal ini menjadikan Jawa Barat menjadi provinsi strategis yang harus dikuasai untuk dijadikan modal politik dalam menghadapi Pemilu 2019.

Oleh karena itu, dapat dimengerti jika Pilkada Jabar tidak hanya menjadi ajang kompetisi lokal tetapi juga menjadi panggung pertarungan elite-elite nasional.

Mengamati komposisi yang tersaji hingga hari ini, saya melihat kekuatan para kontestan tersebut dari tiga aspek, yaitu figur, parpol, dan isu.

Aspek kekuatan figur dilihat dari tingkat elektabilitas yang diukur oleh lembaga-lembaga survei politik, sementara aspek kekuatan parpol dihitung dari perolehan suara yang dikonversi kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat. Adapun aspek isu memperhatikan dikotomi kota-desa, nasionalis-Islamis, dan global-lokal.

Kekuatan figur

Pasca-pendaftaran pasangan calon belum ditemukan lagi publikasi hasil survei elektabilitas. Namun, seperti diketahui bersama bahwa hampir semua lembaga survei mengumumkan temuan bahwa Ridwan Kamil dan Deddy Mizwar menempati urutan pertama dan kedua, disusul oleh Dedi Mulyadi di urutan ketiga.

Tentu harus diukur tingkat keterpilihan para figur setelah dipasangkan. Elektabilitas tiap figur secara personal tentu akan dipengaruhi oleh pasangannya sehingga didapatkan angka elektabilitas pasangan. Seperti yang sudah disampaikan, hingga saat ini penulis belum menerima adanya publikasi hasil survei elektabilitas pasangan calon.

Meski begitu, penulis memprediksi bahwa elektabilitas Ridwan Kamil akan menurun setelah dipasangkan dengan Uu Ruzhanul Ulum. Figur Kang Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, sangat populer dan mendapat dukungan besar di kelompok masyarakat milenial.

Mereka adalah orang-orang yang berorientasi kekinian, sangat tergantung pada gawai digital, dan biasanya hidup di perkotaan. Bagi mereka, figur Uu Ruzhanul Ulum bukanlah figur yang suitable dengan tipologi kaum milenial.

Sebagai pasangan, Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum harusnya bisa saling melengkapi. Namun, menggabungkan preferensi kedua figur yang telah memiliki segmentasi masing-masing bukanlah perkara mudah. Meski juga tidak boleh diabaikan bahwa beberapa hasil survei menemukan bahwa Uu Ruzhanul Ulum memiliki elektabilitas tertinggi sebagai kandidat wakil gubernur.

Deddy Mizwar yang berpasangan dengan Dedi Mulyadi, jika dihitung di atas kertas tentu merupakan pasangan calon dengan elektabilitas tertinggi. Hal ini terjadi jika dilakukan penjumlahan elektabilitas Deddy Mizwar dengan elektabilitas Dedi Mulyadi.

Namun, tentu saja kalkulasi politik tidak bisa dilakukan dengan perhitungan sesederhana itu. Elektabilitas masing-masing figur tidak dapat dijumlahkan untuk mengetahui elektabilitas pasangan.

Justru sebaliknya, penggabungan dua figur dengan elektabilitas yang termasuk tinggi ini sepertinya tidak akan mendongkrak elektabilitas pasangan secara siginifikan. Terlebih pesan-pesan yang disampaikan oleh Dedi Mulyadi selalu direspons dengan tidak positif oleh Deddy Mizwar. Misalnya mengenai konsep "sajajar" yang selalu dibangun oleh Dedi Mulyadi, tapi tidak pernah disampaikan oleh Deddy Mizwar.

"Sajajar" dalam bahasa Sunda berarti sejajar (meskipun kemudian menjadi akronim dari Sajati Jawa Barat) merupakan konsep berpasangan antara gubernur dan wakil gubernur yang ditawarkan oleh Dedi Mulyadi.

Menurut Dedi, gubernur dan wakil gubernur harus sejajar, tanpa hierarki. Sepertinya konsep ini tidak diterima oleh Deddy Mizwar, harusnya tetap hanya ada satu pemimpin dalam setiap kafilah.

Selain itu, terpantau juga pesan politik bahwa Dedi Mulyadi merasa lebih "depan" daripada Deddy Mizwar yang dikomunikasikan secara visual dengan membuat grafis baliho dan spanduk.

Pada desain grafis tersebut foto Dedi Mulyadi diposisikan di depan Deddy Mizwar dan berukuran cenderung lebih besar. Melihat hal ini, orang awam juga dapat menilai bahwa pasangan "kawin paksa" ini tidak akan bisa membangun fondasi koalisi yang mapan karena tidak pernah terbentuk chemistry yang positif di antara keduanya.

Selanjutnya adalah pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu. Sebagai pasangan yang belum lama "bertemu", mereka sepertinya mampu untuk langsung membina keharmonisan yang baik. Mungkin karena berangkat dari koalisi partai yang "permanen" menjadikan Gerindra dan PKS (juga PAN), tidak sulit untuk berkoordinasi.

Meskipun demikian, tampak jelas di mata Syaikhu perasaan "kehilangan" Deddy Mizwar. Padahal banyak pengamat yang meyakini pasangan Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu akan menjadi pasangan dengan peluang menang paling besar.

Baik Syaikhu apalagi Sudrajat adalah wajah-wajah baru dalam konstelasi politik di Provinsi Jawa Barat. Sekalipun Ahmad Syaikhu adalah Wakil Wali Kota Bekasi dan juga Ketua DPW PKS Jawa Barat, tidak serta-merta dirinya dikenal oleh publik di Jawa Barat. Apalagi Sudrajat, dirinya muncul dalam waktu-waktu terakhir dan diperkenalkan kepada publik sebagai "pilihan Prabowo", bukan karena prestasi-prestasinya.

Pasangan terakhir adalah pasangan yang diusung oleh partai politik tunggal PDI Perjuangan, yaitu Tb Hasanuddin dan Anton Charliyan. Tb Hasanuddin merupakan Ketua DPD PDI Perjuangan yang jauh sebelum memasuki tahapan pemilihan gubernur sudah mencoba meningkatkan popularitas.

Namun entah mengapa, mendekati tahun 2017, sosialisasi dirinya sudah tidak pernah terdengar lagi hingga akhirnya mendaftar sebagai calon gubernur didampingi oleh Anton Charliyan.

Anton Charliyan terpantau giat melakukan sosialiasi termasuk dengan memasang reklame dan alat peraga kampanye lainnya. Sebagai mantan Kapolda Jawa Barat, Anton seharusnya cukup mengenai Jawa Barat secara komprehensif. Jabatannya sebagai Kapolda membuat dirinya mendapatkan banyak informasi yang akan berguna dalam suksesinya sebagai wakil gubernur.

Kekuatan partai politik

Kekuatan partai politik merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dalam kompetisi politik di Pilkada Jabar Di Jawa Barat terdapat beberapa Ketua partai politik tingkat provinsi yang diusung untuk menjadi paslon, yaitu Dedi Mulyadi dari Golkar, Ahmad Syaikhu dari PKS, dan Tb Hasanuddin dari PDI Perjuangan.

Hal ini merupakan indikasi bahwa popularitas saja tidak cukup untuk dapat memenangkan persaingan. Diperlukan para ksatria politik yang mengetahui seluk-beluk medan tempur. Jawa Barat tidak bisa digunakan sebagai medan simulasi tempur, tetapi medan tempur yang sebenar-benarnya.

Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum yang didukung oleh empat partai politik memiliki modal 24 kursi di DPRD Provinsi Jawa Barat atau sebanyak 24 persen. Empat partai politik merupakan koalisi partai politik paling banyak di Pilkada Jabar 2018.

Sebagai kekuatan koliasi yang gemuk, tentu saja tidak mudah melakukan koordinasi. Apalagi koalisi ini bukan merupakan partai yang sejak awal sudah membangun komitmen koalisi politik. Motivasi parpol-parpol ini bersatu tidak lebih karena melihat peluang sangat besar dari Ridwan Kamil.

Koalisi ini membutuhkan waktu dan energi untuk membangun tatanan koalisi yang solid. Saan Mustopa sebagai Ketua Nasdem Jawa Barat didaulat memimpin tim koalisi.

Nasdem memang telah mendeklarasikan dukungan kepada Ridwan Kamil sejak awal dan menjadi partai politik pertama yang mengumumkan dukungan secara resmi. Saan memang sudah dikenal sebagai politisi matang yang cukup dihormati oleh elite politik di Jawa Barat.

Meski begitu, di saat tim koalisi pasangan lain sudah siap terjun ke lapangan, tim koalisi ini masih harus merapikan barisan, membagi tugas, menyusun porsi dan proporsi, dan hal-hal lain yang sifatnya internal koalisi.

Dalam pelaksanaan juga dikhawatirkan terdapat kerapuhan-kerapuhan yang berpotensi membahayakan yang biasa terjadi dalam tim koalisi. Tim koalisi di pilgub Jabar juga dihadapkan persoalan perbedaan koalisi parpol untuk pilkada kabupaten dan kota se-Jawa Barat yang sama-sama melaksanakan pilkada serentak tahun 2018.

Menyadari persoalan ini, Ridwan Kamil sejak lama sudah membangun jaringan relawannya. Tim relawan yang sempat menyukseskannya menjadi Wali Kota Bandung turut diboyong, Kang Aat Suratin didaulat menjadi pupuhu jaringan relawan.

Ridwal Kamil juga sudah memublikasikan rekrutmen terbuka untuk para relawan, dan kini telah membangun jaringan di setiap kabupaten dan kota.

Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi tidak menghadapi persoalan seberat Ridwan dan Uu dalam membangun koalisi. Kekuatan gabungan kedua partai pendukungnya sebanyak 29 persen dan merupakan kekuatan terbesar di antara empat pasang calon yang mendaftar.

Belum lagi, secara personal figur duo Dedi ini menempati urutan kedua dan ketiga. Ini adalah kumpulan bintang yang digabungkan dari klub-klub bintang. Serba wah serba mewah.

Namun, persoalan ego parpol pasti akan menjadi kerikil yang harus dibenahi sejak awal. Demokrat dan Golkar sama-sama pernah menjadi partai penguasa dan masih besar hingga saat ini.

Secara psikopolitik, para politisi yang berangkat dari partai besar cenderung akan merasa superior. Hal ini juga sudah terjadi dalam pola komunikasi politik para figur seperti yang sudah dibahas sebelumnya.

"Sejajar" mungkin bisa menjadi jalan tengah yang sebetulnya tidak bisa diterima secara utuh oleh keduanya. Golkar dengan 17 kursi tentu merasa lebih punya posisi tawar dibandingkan Demokrat yang hanya memiliki 12 kursi. Namun Golkar terpaksa harus menempatkan ketuanya di posisi "Jabar 2".

Begitu juga dengan Demokrat yang merasa kadernya memiliki elektabilitas lebih tinggi merasa lebih pantas menjadi "Nomor 1", dibandingkan dengan Golkar sekalipun.

Demokrat dan Golkar juga tidak terpantau telah biasa bekerja bersama dalam momen-momen politik di Tanah Air. Begitu juga dengan bangunan koalisi yang terbentuk di kabupaten dan kota di Jawa Barat, Demokrat tidak cenderung merapat ke Golkar atau juga sebaliknya.

Kelihatannya dalam perjalanannya nanti, Demokrat dan Golkar akan berjalan masing-masing dengan harapan pada akhirnya perjuangan masing-masing tersebut akan sampai pada tujuan yang sama, menang.

Saya melihat Gerindra, PKS, dan PAN yang berkoalisi di Pilkada Jabar ini merupakan bangunan koalisi parpol yang paling solid di antara tiga koalisi parpol yang ada. Banyak yang bahkan menyebutnya sebagai koalisi permanen, meski sebetulnya juga tidak sepermanen yang dibayangkan.

Kehadiran Sudrajat yang menggantikan Deddy Mizwar dirasakan menjadi demotivasi di kalangan kader parpol, PKS terutama. Ikatannya dengan Deddy Mizwar sudah terbangun sejak awal Deddy Mizwar menjadi Wakil Gubenur Jabar mendampingi kader PKS Ahmad Heryawan.

Dengan kekuatan 27 kursi, koalisi ini lebih siap menghadapi pertarungan dibandingkan koalisi-koalisi lainnya. Di media sosial terpantau kader dan simpatisan sudah mulai gencar menyosialisasikan pasangan calon tersebut.

Seperti yang kita tahu, Sudrajat dan Ahmad Syaikhu tidak memiliki popularitas dan elektabilitas papan atas. Namu,n kekuatan PKS di Jawa Barat harus dikenali sebagai kekuatan masif yang tidak muncul ke permukaan. Terbukti dengan menjadikan Ahmad Heryawan sebagai pemenang pilkada dua kali berturut-turut.

Sebagai satu-satunya partai politik yang tidak memerlukan partai politik lain untuk mengusung pasangan calon, PDI Perjuangan tidak mengambil upaya-upaya koalisi. PDI Perjuangan dengan 20 kursi cukup percaya diri menjadi kekuatan politik paling lemah dalam kompetisi Pilkada Jabar.

Keuntungan yang dimiliki oleh PDI Perjuangan adalah bahwa mereka tidak perlu lagi menyusun porsi dan proporsi koalisi. Jelas hanya ada satu kendali tidak perlu ada kompromi dengan pihak di luar partainya sendiri.

Meski begitu, PDI Perjuangan merupakan pemenang pemilu di Jawa Barat meskipun pada saat Pemilihan Presiden, PDI Perjuangan tidak berhasil memperoleh suara terbanyak untuk Jokowi-JK. Kekuatan PDI Perjuangan di kabupaten dan kota harus dihitung sebagai potensi yang siap digerakan setiap saat.

Isu-isu politik

Konten merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari komunikasi politik dalam upaya memenangkan pertarungan politik di mana pun. Untuk Pilkada Jabar 2018 terdapat tiga dikotomi isu yang harus dimiliki dan dikelola oleh tiap pasang calon.

Isu yang pertama adalah dikotomi kota dan desa. Dikotomi ini perlu dielaborasi mengingat secara sosiologis, demografis, dan antropologis, masyarakat Jawa Barat dibedakan menjadi masyarakat kota dan desa.

Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara masyarakat perkotaan di Jawa Barat dengan masyarakat perdesaan di Jawa Barat, meski juga terdapat masyarakat yang berada di antara karakteristik perkotaan dan perdesaan.

Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum merupakan pasangan yang saling melengkapi. Ridwan Kamil merupakan figur yang paling kuat teridentifikasi sebagai tokoh urban. Jabatannya sebagai Wali Kota Bandung dan media digital yang dijadikan saluran komunikasi semakin menguatkan identifikasi perkotaan (urban) yang melekat pada Ridwan Kamil. Sementara Uu Ruzhanul Ulum merupakan Bupati Tasikmalaya yang sangat kental dengan virtue Gerbang Desa (Gerakan Pembangunan Desa).

Tidak kalah lengkap, pasangan Deddy Mizwar dan Dedi Mulyadi juga merupakan pasangan yang memenuhi kaidah "kota-desa". Deddy Mizwar merepresentasi perkotaan, sedangkan Dedi Mulyadi yang merupakan Bupati Purwakarta sangat identik dengan perdesaan.

Pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu dalam hal ini tidak selengkap pasangan Ridwan-Uu dan Deddy-Dedi. Ahmad Syaikhu teridentifikasi sebagai "orang kota", dirinya memang merupakan Wakil Wali Kota Bekasi. Komunikasi digital yang dibangun terutama menggunakan platform instagram sudah baik dan mulai menjangkau kaum milenial. Sementara Sudrajat tidak teridentifikasi, termasuk kota atau desa, karena karier militernya yang sangat kental.

Pasangan Tb Hasanuddin dan Anton Charliyan juga paling lemah dalam identifikasi kota-desa. Meski Anton Charliyan mencoba meningkatkan identifikasi sebagai orang Sunda dengan menggunakan iket Sunda dalam alat peraga kampanye, tapi belum maksimal untuk membentuk citra sebagai representasi masyarakat desa. Serupa dengan Sudrajat, Tb Hasanuddin yang merupakan mantan perwira tinggi militer juga tidak teridentifikasi sebagai orang kota atau desa.

Isu selanjutnya yang perlu dielaborasi dalam membangun konten figur adalah dikotomi nasionalis-Islamis. Pertentangan keduanya merupakan diskursus yang sudah ada sejak orde lama. Belakangan SBY membangun citra perpaduan keduanya, nasionalis-religius. Hingga hari ini, identifikasi nasionalis-religius masih relevan untuk dijadikan salah satu pendekatan analisis.

Pasangan Ridwan Kamil dan Uu Ruzhanul Ulum dengan sengaja membangun citra nasionali dan islamis dalam satu paket utuh. Hal ini ditunjukan dalam banyak kesempatan, termasuk dalam momen pendaftaran pasangan calon ke KPU Provinsi yang lalu.

Ridwan Kamil sebagai tokoh nasionalis menggunakan pakaian jas ala Soekarno sedangkan Uu Ruzhanul Ulum menggunakan gamis, sarung, dan sorban. Pasangan ini merupakan pasangan lengkap jika ditinjau dari dikotomi nasionalis-islamis.

Pasangan Deddy dan Dedi juga merupakan pasangan yang lengkap jika ditinjau dari perspektif ini. Dedy Mizwar yang merupakan penggiat 212 tentu teridentifikasi sebagai kelompok Islamis sementara Dedi merupakan nasionalis yang sangat terinspirasi oleh Soekarno, setidaknya dalam model berpakaian.

Begitu pula dengan Sudrajat dan Syaikhu, Sudrajat yang mantan Mayor Jenderal tentu langsung mudah dikenali sebagai seorang nasional, sementara Ustaz Ahmad Syaikhu terkenal sebagai Islamis.

Adapun pasangan Tb Hasanuddin dan Anton Charliyan dikenal sebagai tokoh yang cenderug nasionalis. Dari kedua tokoh tersebut tidak ditemukan citra Islamis yang kuat. Meski begitu, upaya untuk membangun citra islami terlah dilakukan oleh pasangan tersebut dengan viralnya foto mereka berdua sedang shalat meski banyak menerima kritik.

Konten ketiga yang harus mampu dielaborasi oleh tiap pasangan calon yang ingin merebut simpati masyarakat Jawa Barat adalah "berwawasan global dengan kearifan lokal". Orang Sunda sebagai mayoritas warga Jawa Barat memegang teguh prinsip keterbukaan pada hal baru dengan tidak melepas adat istiadat.

Oleh karena itu, orang tua Sunda selalu mengajarkan anaknya untuk terbuka pada semua hal sehingga memiliki wawasan yang luas, namun tetap memegang teguh prinsip-prinsip yang telah menjadi keajekan sebagai filternya.

Berdasarkan konsep ini, pasangan calon diharapkan memiliki identifikasi sebagai orang yang berwawasan global namun tetap memegang erat kearifan lokal. Saya menyebutkan dengan kearifan global-lokal.

Ridwan dan Uu memiliki keduanya, Ridwan yang telah berkarier di luar negeri dan menorehkan prestasi internasional mewakili figur yang berwawasan global. Adapun Uu merupakan figur yang nyunda, nyantri, nyakola sehingga dianggap sebagai representasi kearifan lokal.

Deddy dan Dedi juga termasuk pasangan yang dianggap memenuhi kaidah global dan lokal. Deddy sebagai figur skala nasional dianggap punya akses global, sementara Dedi sangat merepresentasikan kearifan lokal meskipun terjadi polemik mengenai kesundaan yang selama ini diterapkannya.

Kendati Sudrajat dan Syaikhu memiliki akses internasional, namun citra berwawasan global belum terbentuk. Hal ini harus diterus dielaborasi oleh tim pemenangan dalam memperkenalkan pasangan tersebut. Adapun untuk isu kearifan lokal, keduanya sudah terbentuk namun belum mendalam.

Begitu juga dengan pasangan Tb Hasanuddin dan Anton Charliyan. Keduanya tidak teridentifikasi sebagai figur yang memiliki wawasan global meski akses internasional mereka sangat mumpuni.

Selain itu, citra lokalitas mereka juga belum terbentuk meski Anton Charliyan terpantau terus mengomunikasikan dirinya sebagai "putra daerah" yang berhasil di "pusat" dan kembali untuk membangun Jawa Barat.

Berdasarkan aspek-aspek yang telah diuraikan tersebut, keempat pasangan calon memiliki peluang yang sama besar.

Kelemahan figur dapat diperkuat dengan kekuatan partai politik dan begitu juga sebaliknya. Kesemuanya berusaha untuk melengkapi citra agar menjadi pasangan calon yang bisa diterima dan dipilih semua kalangan.

Oleh karena itu, Pilkada Jabar 2018 akan menjadi ajang demokrasi yang dinamis dan penuh dengan atraksi-atraksi yang mencengangkan. Tidak akan ada pihak yang melepaskan peluang kemenangan di Pilkada Jabar. Mereka akan berjuang at any cost untuk bisa mendapatkan hasil terbaik di Jawa Barat.