Stok Beras Jatim Aman, Warga Diminta Tidak "Panic Buying"

SURABAYA, KOMPAS.com - Gubernur Soekarwo meminta masyarakat Jawa Timur tidak panik soal kabar kenaikan harga beras. Dia menegaskan bahwa stok beras untuk masyarakat Jatim dalam posisi aman, bahkan cenderung surplus.

Naiknya harga beras beberapa hari terakhir, kata Soekarwo, akibat banyaknya permintaan dari luar, karena harga beras di Jatim relatif lebih murah.

"Tapi untuk stok di Jatim masih aman. Masyarakat tidak perlu panic buying," katanya usai rapat di kantornya, Selasa (16/1/2018).

Pada Januari 2018, dia mengakui konsumsi beras lebih tinggi dibanding produksinya, sehingga mengalami minus 2.000 ton.

"Tapi ingat, di akhir 2017, kondisi beras Jatim masih surplus 200.000 ton. Dikurangi 2.000 ton, artinya masih ada stok 198.000 ton," jelasnya.

Baca juga : Ganjar Kaget, Harga Beras C4 Tembus Rp 13.000 Per Kilo

Pada Februari 2018, prediksi panen Jatim sebanyak 990.000 ton, dan pada Maret akan panen lagi 1,7 juta ton. “Oleh sebab itu, masyarakat tidak ada alasan untuk panik,” tegasnya.

Ombudsman RI baru-baru ini merilis temuan bahwa stok beras di sejumlah daerah menipis dan tidak merata. Fakta itu berdasarkan pantauan langsung di 31 provinsi pada 10-12 Januari 2018.

Ombudsman menemukan ada 6 provinsi yang pasokan berasnya menurun dan mengalami kenaikan harga di atas harga eceran tetap (HET), yakni Sumatera Selatan, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan Papua.

Lalu, ada 7 provinsi yang pasokan berasnya menurun, namun kenaikan harga masih di bawah HET, yakni Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Provinsi Lampung, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Timur.

Baca juga : Stok Beras Juni 2016 di Bulog Pangkalan Bun Belum Semua Tersalurkan

Di 9 provinsi lainnya, pasokan beras lancar namun harga sudah merangkak naik, yakni Aceh, Riau, Jambi, Bengkulu, Jawa Tengah, Bali, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Sementara di 8 provinsi, pasokan beras lancar dan harganya juga relatif stabil, yakni Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, Gorontalo, Maluku Utara dan Papua Barat.