Bima Arya di Mata Wakil Rakyat Kota Bogor

BOGOR, KOMPAS.com - Banyak perubahan yang telah terjadi selama tiga tahun masa kepemimpinan Bima Arya Sugiarto sebagai wali kota Bogor.

Warga pun menaruh harapan besar kepada Bima Arya di sisa masa kerjanya agar bisa mengubah wajah Kota Bogor menjadi lebih baik.

Sejak dilantik pada 7 April 2014, Bima Arya memang langsung bergerak cepat dengan melakukan berbagai gebrakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di Kota Bogor. Ia pun berjanji akan menyelesaikan masalah tersebut.

Ada enam bidang masalah yang menjadi target pemerintah kota untuk segera dituntaskan, yaitu penataan transportasi dan angkutan masal, pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL), kebersihan, penanggulangan kemiskinan, transformasi budaya dan reformasi birokrasi, serta penataan ruang terbuka hijau. Target tersebut lebih dikenal dengan sebutan enam skala prioritas.

Untuk menyelesaikan masalah-masalah itu, Bima pun mengambil keputusan yang beberapa kali melahirkan pro-kontra di sejumlah kalangan. Kontroversi memang kerap mewarnai perjalanannya dalam memimpin kota hujan itu.

Terlebih, saat ini, Kota Bogor juga sedang diarahkan memiliki tiga identitas kota, yaitu Bogor sebagai kota hijau (green city), sebagai kota pusaka (heritage city) dan sebagai kota cerdas (smart city).

Baca juga : Uu Ruzhanul Ulum di Mata Wakil Rakyat Kabupaten Tasikmalaya

Sejauh ini, program-program pemerintahannya dalam menuntaskan enam skala prioritas itu memang telah berjalan, meski beberapa pihak menganggapnya belum maksimal.

Fraksi Gerindra

Wakil Ketua DPRD Kota Bogor dari Fraksi Gerindra, Sopian Ali Agam mengkritik belum adanya payung hukum yang jelas untuk menjawab penyelesaian masalah kemacetan di Kota Bogor.

Penataan transportasi dan angkutan masal untuk menuntaskan persoalan kemacetan memang menjadi salah satu prioritas yang harus diselesaikan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Hal itu tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor.

"Ada yang sudah berjalan seperti pembangunan taman, tapi ada beberapa juga yang belum tuntas. Misalnya kemacetan, penataan pedagang kaki lima (PKL)," ucap Sopian, Minggu (14/1/2018).

Sopian mengapresiasi langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam melakukan tata kelola transportasi untuk mengurangi beban kapasitas jalan serta kemacetan.