Warga di Kaki Merapi Ini Deklarasikan "Kampung Anti-politik Uang"

MAGELANG, KOMPAS.com - Sebuah kampung di kaki Gunung Merapi, tepatnya di Dusun Sawangan, Desa Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, dideklarasikan sebagai "Kampung Anti-money Politic".

Deklarasi itu sebagai benteng terhadap praktik suap-menyuap menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 ini.

Kepala Desa Sawangan, Johan Wahyudi, menyatakan, deklarasi ini menjadi wujud komitmen warga untuk menolak segala bentuk praktik politik uang dalam pesta demokrasi. Menurutnya, praktik tersebut justru akan merugikan warga sendiri.

"Ini komitmen kami, bahwa mental warga di sini tidak seratus ribuan, dua ratus ribuan, atau berapapun. Kami menolak politik uang," tegas Johan, dalam keterangan pers, Kamis (4/1/2018).

Johan menyatakan, seluruh warga sudah bertekad untuk membendung segala indikasi pelanggaran dalam pemilihan umum. Pemilu yang jujur dan adil maka akan lahir pejabat publik yang jujur dan adil pula.

"Dengan kejujuran dan keadilan akan lahir pejabat publik yang representatif dari individu dan kepentingan politik seluruh warga. Demikian pula penyelenggaraan pemilu akan lebih berintegritas dan berkualitas," tandasnya.

Baca juga : Besaran Politik Uang Pilkades di Demak Rp 50.000-500.000 per Pemilih

Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten (Panwaskab) Magelang, M Habib Shaleh, mengapresiasi dengan gagasan yang dibangun oleh masyarakat Dusun Sawangan, Desa Sawangan. Kampung ini diharapkan menjadi contoh desa-desa lain supaya berperan aktif menyukseskan pemilu.

"Kami apresiasi adanya kampung anti-money politics ini. Deklarasi ini membuktikan bahwa ada itikad masyarakat ingin mewujudkan pemilu jujur, adil, serta bebas dari praktik 'wani piro'," tegasnya.

Baca juga : Bawaslu: Politik Uang dan Judi Pilkada Marak di Pantai Selatan Jawa Timur

Ia mengatakan, demokrasi yang berhasil adalah ketika proses penyadaran demikian kuat. Jika awalnya terbiasa dengan praktik politik uang, maka selanjutnya akan melakukan perubahan, salah satunya dengan cara tegas menolaknya.

"Nantinya, tiap satu kecamatan se-Kabupaten Magelang minimal harus punya satu kampung anti-money politics. Kami rasa ini efektif untuk mencegah maraknya politik uang, menjelang pilkada dan pemilu," jelasnya.