Walhi NTB Nilai Tambang Rakyat Ancam Pariwisata Lombok Barat

MATARAM, KOMPAS.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Nusa Tenggara Barat menilai, tambang rakyat di wilayah Sekotong, Lombok Barat, adalah ancaman bagi pariwisata di Lombok Barat, meskipun kecantikan dan pesona alam di kawasan itu telah "mencuri" perhatian banyak wisatawan.

“Dari catatan kami hingga 2017 ini, sektor pariwisata tidak bisa bersandingan dengan pertambangan, akan ada konsekuensi kerusakan alam yang ditimbulkan dari pertambangan di Sekotong,” kata Moerdani, Direktur Walhi NTB, Jumat (29/12/2017) dalam refleksi akhir tahun Walhi bersama Jaringan Pemantau Peradilan Bersih (Jepret) Mataram.

Moerdani juga mengkritik Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Perda tersebut, menurutnya, telah menyebabkan masyarakat merasa berhak melakukan aktivitas tambang dengan dalih dilegalkan oleh perda.

“Kita tahu sendiri bagaiaman dampak dari aktivitas tambang rakyat ini terhadap lingkungan, termasuk ekosistem laut termasuk terumbu karang, limbah tambang yang bercampur dengan merkuri terbuang tanpa aturan baku dan sampai ke laut,” katanya.

Baca juga : Menikmati Sensasi Kopi Organik di Dataran Tinggi Lombok Barat

Fenomena ini, kata Moednai terjadi sejak tahun 2008. Ironisnya, bersamaan dengan itu, sektor pariwisata Lombok Barat, terutama wilayah Sekotong, tengah dibangun. Bagi Walhi, sangat naif mengabungkan sektor tambang dengan pariwisata.

Ancaman dampak tambang rakyat bagi pariwisata memang tidak langsung terjadi, karena itu jangka panjang.

Dikatakannya, persoalan lingkungan hidup yang semakin kompleks mengharuskan semua pihak untuk melakukan pembenahan dan perbaikan, baik dari sisi kebijakan, penganggaran maupun penguatan kapasitas masyarakat.

Walhi mendorong upaya moratorium tambang karena dampaknya mengancam keberlangsungan hidup manusia dan lingkungannya.

Yang tak kalah penting adalah penegakan hukum kasus-kasus lingkungan di NTB yang masih sangat minim.

“Penegakan hukum lebih progresif untuk mencegah kerusakan lingkungan yang lebih masif lagi,” terang Moerdani.

Kepala Dinas Pariwisata Lombok Barat, Ispan Junaidi pada Kompas.com membenarkan bahwa tambang dan pariwisata menjadi andalan bagi Lombok Barat. Namun belakangan, sektor tambang tidak lagi mendominasi. Justru sebaliknya, sektor pariwisata menjadi andalan Lombok Barat.

Baca juga : Wisatawan Perancis yang Hilang Saat Menyelam di Lombok Barat Ditemukan Tewas

Terkait ancaman dampak tambang rakyat, Ispan mengakui sulit mengubah pola pikir masyarakat. Banyaknya gelondongan dan penggunaan merkuri yang tidak sesuai standar dikhawatirkan akan membahayakan lingkungan dan alam yang menjadi jualan pariwisata.

“Tapi dari hasil penelitian dampaknya belum pada taraf membahayakan, hanya saja kita terus berupaya agar kegiatan tambang yang mengunakan bahan berbahaya tidak diteruskan. Semoga kita bisa mengubah cara berpikir masyarakat yang keliru,” katanya.