Menelusuri Penyebab Banjir Selama Sepekan di Aceh Utara

LHOKSEUMAWE, KOMPAS.com – Sisa-sisa banjir masih terasa di sebagian daerah di Kabupaten Aceh Utara. Sepekan terakhir, banjir merendam 23 dari 27 kecamatan di kabupaten terluas di Provinsi Aceh itu.

Banjir kali ini merupakan yang terparah dalam tiga tahun terakhir. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Aceh Utara menyebutkan, banjir terparah berada di Kecamatan Lhoksukon yang mengakibatkan munculnya 8.586 pengungsi. Mereka berada di 17 pengungsian. Berikutnya, pengungsi di Pirak Timu sebanyak 3.287 jiwa tersebar di 12 pengungsian.

Sementara di Kecamatan Langkahan, 510 pengungsi tersebar di empat pengungsian. Lalu pengungsi di Matangkuli sebanyak 2.772 jiwa tersebar di 13 pengungsian.

Berikutnya, di Kecamatan Seunuddon sebanyak 29 jiwa di satu pengungsian; Baktiya Barat sebanyak 227 jiwa tersebar di tiga pengungsian; Tanah Jambo Aye sebanyak 138 jiwa di satu pengungsian; dan Kecamatan Baktiya sebanyak 826 jiwa tersebar di enam pengungsian.

“Hari ini sudah surut, hanya sebagian kecil masih terendam banjir sekitar 20 sentimeter. Aktivitas warga dan pasar normal kembali,” kata Kepala BPBD Aceh Utara, Munawar, Jumat (8/12/2017).

Baca juga: Korban Banjir di Aceh Utara Mulai Terserang Penyakit

Salah seorang warga Desa Udee, Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara, Teuku Hidayatuddin, menyebutkan, kawasan itu terendam banjir karena semua sisi Krueng (Sungai) Keureuto dan Krueng Peuto memiliki tanggul. Dengan demikian, kawasan tanpa tanggul menjadi langganan banjir.

“Kecamatan Matangkuli saja misalnya, di sisi Desa Mee, itu sebagian tanggul sungainya ada. Seberang sana, sisi Desa Hagu itu tanpa tanggul. Maka kalau air sungai meluap, Desa Hagu pasti terendam,” terang Hidayatuddin.

Dia menyatakan, antisipasi banjir seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah. Tanggul sebagai solusi jangka pendek yang harus dibangun secara merata.

Kompas.com/Masriadi Foto udara banjir yang merendam Kota Lhoksukon, ibu kota Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, Senin (4/12/2017).

Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Indonesia (Walhi) Aceh M Noer menyebutkan, penyebab banjir karena buruknya tata kelola kawasan hutan di kabupaten itu. Dia merincikan, luas hutan Aceh Utara seluas 36.794 hektar, hutan lindungnya 8.540 hektar, hutan produksi 27.461 hektar, dan kawasan konservasi 793 hektar.

“Kami dorong bupati berani me-review izin hak guna usaha, pertanian, dan tambang. Lihatlah secara nyata, jika melanggar hentikan, cabut izinnya,” kata M Noer.

Selain itu, pembangunan di kawasan hutan lindung juga terus terjadi sehingga alih fungsi lahan ini menjadi penyebab banjir. “Ada tren banjir semakin parah dari tahun ke tahun. Itu yang rugi pemerintah juga yang harus memplot anggaran untuk perbaikan pasca-banjir. Kalau rakyat sudah pasti rugi terus,” sebut M Noer.

Ditambah lagi, perambahan hutan secara ilegal masih terus terjadi.

Baca juga: Banjir di Aceh Utara, Masjid hingga Puluhan Sekolah Rusak

Sementara itu, Bupati Aceh Utara Muhammad Thaib menyatakan, dia telah menghentikan izin perkebunan kelapa sawit dalam tiga tahun terakhir. Dia mengaku, perambahan hutan masih menjadi pekerjaan rumah.

“Kami perlu reboisasi besar-besaran. Ini harus dibantu oleh pusat,” kata Muhammad Thaib. Sisi lainnya, sambung pria yang akrab disapa Cek Mad ini, pembangunan Waduk Krueng Keureuto yang akan rampung pada 2019 diharapkan menjadi solusi banjir.

“Kalau waduk rampung, itu air Krueng Keureuto sudah ditampung di sana. Jadi, saat itulah bebas banjir,” sebutnya.

Kini, banjir sudah berlalu. Bukan tidak mungkin banjir akan terjadi lagi. Masyarakat harus bergumul dengan rendaman air, merusak kebun, sawah, rumah, dan harta benda lainnya. Sampai kapan mereka bebas dari rendaman itu? Entahlah....