MALANG, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) tidak banyak komentar soal rencana digelarnya Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar untuk memilih ketua umum sebagai pengganti Setya Novanto yang sudah ditahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus korupsi e-KTP.
Diwawancara seusai menjadi keynote speaker dalam Seminar Nasional Hilirisasi Inovasi Teknologi dan Start-Up Bisnis di Gedung Widyaloka Universitas Brawijaya, Kota Malang, Senin (4/12/2017), JK hanya mengatakan tunggu saja.
"Tunggu saja waktunya," katanya singkat.
Wapres juga tidak banyak berkomentar soal banyaknya dukungan terhadap Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto sebagai calon ketua umum Golkar.
"Kita bicara dulu," katanya.
Wapres JK menambahkan, penyelenggaraan Munaslub sudah diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.
Baca juga : Dedi Mulyadi Nilai Publik Tunggu Perubahan Golkar Lewat Munaslub
Oleh karenanya, jika syarat untuk meyeleggarakan Munaslub sudah terpenuhi, maka tidak ada yang bisa menghalangi penyelenggaran Munaslub tersebut. Termasuk pendukung Setya Novanto yang dikabarkan akan menolak penyelenggaraan Munaslub tersebut.
"Iya, yang menentukan kan anggaran dasar bahwa kalau 2/3 daerah (Dewan Pimpinan Daerah tingkat 1, Provinsi) minta itu harus dijalankan," jelasnya.
Baca juga : Soksi Minta Munaslub Golkar Dilakukan Sebelum 25 Desember 2017
Diketahui, dorongan penyelenggaraan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar terus menguat. Airlangga Hartarto, sebagai calon kuat ketua umum, mengaku sudah mengantongi dukungan 2/3 Dewan Pimpinan Daerah tingkat 1 (Provinsi).