SEMARANG, KOMPAS.com - Bakal calon Gubernur Jawa Tengah Musthofa mengaku tidak akan menawarkan program yang muluk-muluk jika direstui maju di Pilkada Jateng 2018 mendatang. Ia ingin agar pengalaman di Kudus diaplikasikan ke Jawa Tengah.
"Saya tidak menawarkan program muluk-muluk. Seperti di Kudus, semua warga diurus dari lahir sampai meninggal," kata Bupati Kudus ini, kepada Kompas.com, Minggu (3/12/2017) malam.
Sebagai salah satu bakal calon, pihaknya enggan menjelaskan program-programnya. Namun jika nantinya diberi rekomendasi dari Ketua Umum PDI Perjuangan, program kerjanya akan disampaikan ke masyarakat.
Terkait kepengurusan dari lahir sampai meninggal, Musthofa mencanangkan program akta kelahiran gratis terhadap semua anak yang dilahirkan di Jawa Tengah.
(Baca juga : Bupati Kudus Optimistis Dapat Rekomendasi Megawati di Pilkada Jateng )
Tidak hanya gratis, akta itu juga diantarkan petugas Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil sampai ke rumah sang anak.
Kemudian ketika sudah mulai besar, sang anak digratiskan berkhitan. Sang anak pun dibebaskan untuk memilih dokter yang hendak melakukan khitan.
"Kemudian sekolah gratis, mulai SD sampe SMA. Di sektor kesehatan, dilaksanakan program Universal Health Coverage (UHC) di mana semua warga gratis dirawat di rumah sakit dengan menunjukkan KTP," ucapnya.
Program UHC, sambung dia, sudah diaplikasikan di Kudus sejak lama. Program itu kemudian diaplikasikan ke daerah lain di Jawa Tengah.
"Jadi hanya tunjukkan KTP saja saat masuk rumah sakit. Kalau gak punya KTP, pakai surat keterangan," tuturnya.
(Baca juga : Bupati Kudus: Hanya Tuhan dan Ibu Megawati yang Tahu... )
Jika nantinya meninggal, pihaknya memprogramkan menyantuni keluarganya yang ditinggalkan. "Jadi program dari lahir sampai meninggal diurus," pungkasnya.
Di PDI-P, Musthofa yang juga ketua DPC PDI-P Kudus bersaing dengan empat tokoh internal yang mendaftar sebagai cagub, yaitu petahana Ganjar Pranowo, Bupati Sukoharjo Wardoyo Wijaya dan kepala desa asal Kendal, Lestariyono Loekito, dan Ketua DPC Klaten Sunarna.
PDI-P dapat mengusung pasangan calon gubernur-wakil gubernur tanpa harus berkoalisi dengan partai lain di Pilkada Jateng 2018.
Dari 100 kursi di DPRD Jateng, PDI-P mempunyai 27 kursi, disusul PKB 13 kursi, Gerindra 11 kursi, Golkar dan PKS masing-masing 10 kursi, Demokrat 9 kursi, PPP dan PAN masing-masing 8 kursi, dan NasDem 4 kursi.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
