SOLO, KOMPAS.com - Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Solo, Bandung Joko Suryono berharap agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadikan hukum sebagai panglima dalam penegakan hukum dan menghindarkan kesan tebang pilih atau diskriminatif.
"Apalagi jangan sampai terkesan terkontaminasi oleh kepentingan politik. Semua orang yang terlibat dengan kasus e-KTP mestinya harus diproses hukum," tegas Bandung di Solo, Jawa Tengah, Selasa (21/11/2017).
Untuk diketahui Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar sekaligus Ketua DPR RI Setya Novanto ditahan di rutan KPK karena diduga melakukan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (E-KTP), Senin 20/11/2017) dini hari.
Terkait munculnya desakan mundur Setya Novanto dari ketua DPR RI dan ketua Umum DPP Golkar, Bandung menganggapnya sebagai hal yang wajar. Sebab, penahanan dan status Setya Novanto sebagai tersangka akan mengganggu mesin partai dan kinerja DPR RI.
"Sebagai kader Partai Golkar berharap proses di dalam menyelesaikan persoalan internal partai tetap berlandaskan kepada anggaran dasar maupun anggaran rumah tangga dan organisasi Partai Golkar," terangnya.
Baca juga : Sekretaris DPD Golkar Solo: Golkar Saat Ini dalam Keadaan Darurat
Pihaknya meminta kepada para petinggi Partai Golkar baik di provinsi maupun pusat serta anggota DPR RI Fraksi Golkar supaya mengambil langkah politik untuk menyelamatkan partai berlambang pohon beringin tersebut.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
