"Manuver" Para Kiai di Panggung Politik Pilkada Jatim

SURABAYA, KOMPAS.com - Di Jawa Timur, panggung politik pilkada tidak hanya menyuguhkan manuver politik tokoh dan partai politik, tetapi ulama atau kiai juga mengambil bagian dalam pesta demokrasi lima tahunan itu.

Belum hilang dari ingatan publik, cerita puluhan Kiai Nahdlatul Ulama (NU) yang berkirim surat kepada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jatim pada Mei lalu. Surat itu meminta PKB agar melibatkan kiai dalam pengambilan keputusan politik tentang figur yang akan diusung pada Pilkada Jatim.

Saat itu, PKB masih gencar mengampanyekan adik kandung Ketua Umum PKB yang juga Ketua PKB Jatim, Halim Iskandar, sebagai cagub Jatim dengan jargon "Holopis Kuntul Baris".

Entah deal-deal apa yang dibahas, beberapa hari kemudian di Sidoarjo, ratusan kiai mendeklarasikan pencalonan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sebagai cagub pada Pilkada Jatim 2018, yang diusung PKB.

Manuver politik juga dilakukan kelompok kiai yang menamakan dirinya Forum Kiai Kampung. Kelompok ini sempat berkirim surat kepada Presiden Jokowi agar segera mengizinkan Khofifah Indar Parawansah (Menteri Sosial) untuk bertarung pada Pilkada Jatim tahun depan.

Belakangan, kelompok kiai ini berubah haluan dan tiba-tiba menggelar deklarasi mendukung Gus Ipul pada Pilkada Jatim.

Kubu Khofifah juga tidak mau jauh-jauh dari simbol kiai. Bahkan, Ketua Umum Muslimat NU itu menyerahkan nama wakilnya kepada Tim 9 yang berisi para kiai senior. Setelah Tim 9 menentukan nama calon wakil Khofifah, baru selanjutnya dikomunikasikan dengan partai pendukung.

Khoirul Yahya, pakar oolitik Islam dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, menilai, partisipasi aktif ulama dalam panggung politik karena secara politik peran ulama dinilai sangat potensial sebagai panutan dan rujukan masyarakat dalam menentukan pilihan.

Namun, dia melihat ada pergeseran nilai fungsi ulama, khususnya saat momentum Pilkada Jatim. "Banyak ulama yang lupa bahwa mereka memakai baju kenabian yang bertindak untuk kemaslahatan umat, bukan untuk dirinya secara pribadi," jelas Khoirul, Sabtu (18/11/2017).

Secara prinsip, menurut dia, ulama secara pribadi tidak dilarang untuk berpolitik karena hak tersebut dijamin oleh undang undang negara. "Tapi ingat, sebagai ulama, bagaimanapun baju kenabian tetap melekat kepadanya," ujar Direktur Eksekutif Lembaga Riset Poltren ini.

Dalam konteks Pilkada Jatim, dia melihat peran kiai dijadikan alat legitimasi politik bahwa seorang calon mendapatkan dukungan kiai. Hal ini bisa dimaknai sebagai upaya unjuk kekuatan.

"Juga bisa dimaknai sebagai penegasan atribut politik bahwa kiai A mendukung calon A, sehingga massa dan pengikut kiai tersebut akan mendukung calon A," urainya.

Baca juga: Sebut Pilih Khofifah Wajib Ain, Kiai Pendukung Khofifah Diprotes

Sementara itu, politisi Partai Amanat Nasional (PAN), Ahmad Ruba'i, memiliki pendapat berbeda soal manuver kelompok kiai di panggung politik Pilkada Jatim.

Menurut dia, hadirnya figur kiai dalam dinamika politik Pilkada Jatim justru membuat arena politik semakin dinamis dan sejuk. "Hadirnya figur kiai dan ulama semakin membawa nilai-nilai religius di Pilkada Jatim," anggota DPR RI ini.

Aktifnya figur kiai dalam panggung politik Pilkada Jatim tidak dipermasalahkan oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim, KH Abdusshomad Bukhori. Dia memaknai terjunnya kiai di politik praktis juga membawa misi mulia, yakni "Amar Ma'ruf Nahi Mungkar" atau perintah melakukan kebaikan dan melarang keburukan atau kemungkaran.

"Selain itu, juga bentuk perjuangan kiai dalam turut serta membangun negara dengan mencarikan pemimpin yang menurut dia baik dan membawa kemaslahatan bagi kehidupan umat," ucap dia.

Namun, dia tetap mengingatkan agar publik tetap waspada karena akan banyak muncul orang yang mengaku kiai dalam momentum politik untuk kepentingan tertentu. Adapun kiai dalam pengertian umum adalah seorang yang memimpin pondok pesantren, memimpin kelompok keagamaan, atau figur terkenal dengan dakwahnya dalam mengajarkan agama Islam.