Panglima TNI: Tak Boleh Ada Sejengkal Pun Tanah di Indonesia yang Tidak Aman

BANDUNG, KOMPAS.com - 

"Di Papua itu kerjasama yang baik antara Kepolisian Republik Indonesia dan TNI sesuai dengan fungsi dan tugas masing-masing," tuturnya usai menyampaikan orasi ilmiah bertajuk "Memahami Ancaman, Menyadari Jati Diri Modal Mewujudkan Indonesia Menjadi Bangsa Pemenang, di Universitas Islam Bandung, Jalan Taman Sari, Sabtu (18/11/2017).

Gatot menegaskan bahwa wilayah di Indonesia harus menjadi tempat yang aman bagi warganya dan pemerintah pasti akan hadir untuk memberikan kenyamanan dan keamanan itu.

"Kemarin saya sampaikan bahwa tidak boleh ada sejengkal wilayah tanah pun di Indonesia yang tak merasa aman. Ada polisi kok, ada TNI, tak boleh (tak aman). Pasti pemerintah akan hadir di situ," tegasnya.

Seperti yang terjadi di wilayah Papua, lanjut Gatot, TNI dan Polri hadir dengan fungsinya masing-masing untuk memberikan keamanan kepada warganya, bahkan berhasil mengevakuasi warga yang disandera kelompok kriminal bersenjata.

"Dengan fungsi masing-masing, kepolisian meyiagakan dan mengamankan warga sekitarnya, TNI bergerak dengan senyap. 4,5 kilometer kami tempuh, ada yang tiga hari, ada 4 hari dan kami melakukan serangan di dua tempat, yakni markas mereka dengan ini yang dilakukan oleh kopasus, dilakukan oleh Batalyon 751 Rider dan dilakukan Taipur Kostrad," ungkapnya.

(Baca juga: Berita Foto: Evakuasi Warga yang Diisolasi Kelompok Kriminal di Papua)

Aparat TNI dan Polri mengevakuasi warga yang terisolasi di Kampung Kimberly, Banti dan Utikini, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika yang selama ini dikuasai kelompok kriminal bersenjata, Jumat (17/11/2017) sekitar pukul 11.00 WIT.

Evakuasi ini melibatkan 200 aparat TNI dan Polri yang dipimpin langsung Kapolda Papua Irjen Pol Noy Rafli Amar, Asops Kapolri Irjen Pol Iriawan dan Pangdam XVII/Cendrawasih Mayjen TNI George Enaldus Supit.

Sebanyak 344 orang warga yang dievakuasi terdiri dari 104 orang pria dewasa, 32 wanita dewasa dan 14 anak-anak yang berasal dari kampung kimberly. Lalu 153 pria dewasa, 31 perempuan dewasa dan 10 anak-anak dari Kampung Banti dan Utikini. Masyarakat yang dievakuasi merupakan masyrakat non-Papua.

Sementara itu, masyarakat asli Papua yang lahir dan besar di Kampung Kimberly, Banti dan daerah longsoran, tidak bersedia dievakuasi. Namun, mereka meminta jaminan perlindungan dari aparat tersebut sampai situasi aman dan kondusif kembali.