DPD Golkar Jabar Akui Pasang Spanduk Dukungan Novanto ke Ridwan Kamil

JAKARTA, KOMPAS.com -Ketua Harian Badan Pengendali dan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Golkar Jawa Barat, Iswara menyebutkan, spanduk dukungan Setya Novanto kepada Ridwan Kamil memang dipasang oleh DPD Golkar.

Pemasangan itu, menurut Iswara, sudah kesepakatan para pimpinan Golkar Jawa Barat. 

Kata Iswara, pemasangan spanduk dan poster dukungan Setya Novanto Ridwan Kamil di sejumlah daerah bukanlah sebuah bentuk penggembosan. Hal itu merupakan bentuk dukungan Golkar terhadap bakal calon Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

"Ini inisiatif kami para DPD dan bukan bentuk penggembosan," kata Iswara kepada Kompas.com melalui sambungan telepon,Kamis (16/11/2017).

Iswara menilai tidak ada yang salah dengan spanduk itu karena memang faktanya Setya Novanto yang merupakan ketua umum Partai Golkar mendukung Ridwan Kamil untuk maju ke Pilkada Jawa Barat.

"Memang faktanya kan Golkar dan Setya Novanto dukung Ridwan Kamil. Bahkan dukungan itu sampai mengorbankan kadernya sendiri, Pak Dedi Mulyadi," katanya.

Baca juga : Golkar Pilih Ridwan Kamil, Ini Penjelasan Setya Novanto

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Bidang Kaderisasi DPD Golkar Jawa Barat Arya Girinaya yang menyebutkan pihaknya tidak pernah memerintahkan pemasangan atribut sosialisasi dukungan Setya Novanto ke Ridwan Kamil.

"Dari DPD (Golkar Jawa Barat) tidak ada instruksi. Kemungkinannya kecil itu resmi dari DPD. Soalnya masih ada beberapa kendala psikologis yang belum selesai terkait dukungan rekomendasi DPP Golkar untuk Kang Emil dan Mas Daniel," kata Arya saat dihubungi Kompas.com, Kamis (16/11/2017).

Lebih lanjut Arya menambahkan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar pun tidak pernah memberikan perintah kepada DPD Partai Golkar Jawa Barat untuk memasang spanduk dan poster yang memajang foto Setya Novanto mendukung Ridwan Kamil.

Baca juga : Beredar Spanduk Setya Novanto Dukung Ridwan Kamil, Ini Penjelasan Golkar Jabar

Setya Novanto sendiri kini sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus dugaan korupsi E-KTP.