Awasi Pilgub Jateng, Panwaslu Demak Rekrut 1.000 Relawan Demokrasi

DEMAK, KOMPAS. com - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Demak, merekrut 1.000 relawan demokrasi guna ikut berpartisipasi membantu pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (pilgub) Jawa Tengah pada 2018 mendatang.

Para relawan pilgub tersebut nantinya akan dilibatkan dalam setiap tahapan pesta demokrasi, mulai penetapan daftar pemilih, kampanye pasangan calon hingga pemungutan suara.

"Mengingat jumlah kami yang sedikit, adanya pengawas partisipatif ini, tentunya banyak membantu tugas kita di lapangan dalam mensukseskan Pilgub Jateng. Bukan hanya 1.000 relawan saja, semakin banyak itu malah semakin baik, " kata Ketua Panwaslu Demak, Khoirul Saleh kepada Kompas.com. 

(Baca: Panwaslu Temukan 4 Orang Gunakan Formulir C6 Milik Orang Lain)

Hal itu dikatakan Khoirul Saleh seusai acara Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jateng Tahun 2018 di Hotel Amantis, yang dihadiri 100 pelajar Demak, Sabtu (3/11/2017)

Dalam membantu pengawasan Pilgub Jateng di wilayah Demak, para relawan demokrasi itu, tidak harus setiap hari melaporkan hasil temuannya ke kantor Panwaslu Demak, akan tetapi bisa melalui media sosial milik Panwaslu Demak.

"Tidak harus terlibat aktif. Cukup memberi informasi hal - hal yang melanggar aturan dan regulasi yang ada. Bisa disampaikan lewat WhatshApp, Facebook atau Instagram," ujarnya.

Menurut Khoirul, para relawan demokrasi terdiri dari unsur mahasiswa, pelajar, aktivis, buruh, kalangan pondok pesantren, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Relawan demokrasi yang dipilih pada dasarnya semua masyarakat yang independen dan mempunyai integritas tinggi serta tidak terlibat dalam partai politik.

"Infomasi apapun terkait Pilgub Jateng, itu sangat penting. Kawan - kawan media silakan bantu kami jadi relawan demokrasi," kata dia.

Sementara itu, terkait maraknya politik transaksional (money politic), Khoirul mengajak masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas dan bermartabat dengan menolak apapun bentuk politik uang yang dapat mencederai proses demokrasi.

"Politik transaksional harus kita kikis. Mari kita bangun kesadaran bersama, agar menolak budaya bagi bagi uang dalam setiap pemilihan, terutama Pilgub Jateng ini, " pungkasnya.