Di Banyuwangi, Bisa Nikah Sampai Buat SIM di Mall Ini

BANYUWANGI, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menyediakan mall pelayanan publik yang melayani 149 dokumen/izin secara terintegrasi. Pelayanan tersebut terdiri dari 102 layanan pemerintah daerah dan 47 layanan BUMN.

Pelayanan tersebut mulai dari administrasi kependudukan seperti akte kelahiran dan kematian, kartu identitas anak, KTP; beragam jenis izin, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PDAM, pelayanan izin terkait kendaraan di SAMSAT, pembayaran retribusi daerah, pernikahan hingga pembuatan SIM.

Mall pelayanan publik tersebut mulai dioperasikan sejak awal Oktober 2017.

"Sekarang sudah bisa nikah dan buat SIM juga di sini. Untuk hari ini saja ada lima pasangan yang sudah menikah di mall ini," jelas Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas kepada Diah Natalia, Deputi Bidang Pelayanan Publik yang berkunjung ke Mall Pelayanan Publik Kamis (2/11/2017).

(Baca juga : Banyuwangi Siapkan Rp 5,5 Miliar untuk Program Rantang Kasih)

Mall pelayanan publik tersebut menggunakan bangunan yang sempat digunakan sebagai Mall of Sritanjung dan berada tepat di pusat Kota Banyuwangi bersebelahan dengan Taman Sritanjung.

Anas menjelaskan, dengan mall pelayanan publik ini, masyarakat bebas dari pungutan liar karena pembayaran retribusi daerah bisa langsung dibayar di loket yang sudah disediakan.

"Kami juga siapkan insentif tambahan untuk frontliner di sini, agar kerjanya optimal," ungkap Anas.

Ia menunjukkan fasilitas lain dari Mall Pelayanan Publik. Mulai dari tempat bermain anak, pojok baca, serta pos pembinaan kesehatan terpadu yang menyediakan layanan tes dan konsultasi kesehatan gratis.

KOMPAS.com/Ira Rachmawati Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas bersama Diah Natalisa, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara (berjilbab) saat berkunjung di Mall Pelayanan Publik Banyuwangi Kamis (2/11/2017).

Diah Natalisa, Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara mengaku cukup terkejut dengan langkah yang dilakukan Pemkab Banyuwangi untuk membuat mall pelayanan publik. Sebab Banyuwangi bukan kabupaten/kota pilot projet program tersebut.

(Baca juga : Banyuwangi-Benoa Dikembangkan Jadi Pelabuhan Pariwisata)

"Saat kami melakukan kunjungan ke publik service hall di Azerbaijan dan Georgia beberapa waktu lalu, pak Anas memang ikut dan seminggu kemudian saya dengar Banyuwangi sudah mengimplementasikan," ungkapnya.

"Surprise sekali karena yang menjadi pilot project adalah Jakarta dan Surabaya. Kata pak Anas saat itu rencana sudah ada tinggal memindahkan saja" tambahnya.

Dia berharap, semakin banyak swasta dan pihak lain yang bergabung di Mall Pelayanan Publik di Banyuwangi.

Indonesia, sambung dia, menargetkan sembilan kabupaten/kota yang melakukan pelayanan terpadu. Dalam waktu dekat, Kota Batam akan meluncurkan program tersebut menyusul Denpasar dan juga Bandung.

"Sampai 2018, minimal 9 kota/kabupaten yang sudah melaksanakan pelayanan publik terpadu. Tapi sebenarnya sudah banyak pimpinan daerah yang menyatakan konsen untuk meningkatkan pelayanan publik dengan membuat pelayanan terpadu seperti ini. Nanti Banyuwangi bisa dijadikan role model," pungkasnya.