Laode Ingatkan Tugas KPK Bukan Hanya Tangkap Kepala Daerah

BANDUNG, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyinggung soal minimnya pemberitaan soal aktivitas KPK di luar kasus penindakan perkara korupsi atau operasi tangkap tangan.

Padahal, kata Laode, penindakan hanya 20 persen dari tugas keseluruhan KPK.

"Saya ingin ingatkan kembali bahwa tugas KPK itu sebenarnya bukan satu saja. Tapi kami punya pekerjaan lima bidang, pencegahan, koordinasi, supervisi, penindakan dan monitoring. Penindakan itu hanya 20 persen dari kerja KPK," ucap Laode saat berbicara di hadapan puluhan kepala daerah dalam agenda hibah aplikasi Kota Bandung di Pendopo, Rabu (1/11/2017).

(Baca juga : Jaksa KPK Nilai Keberatan Auditor BPK soal Penyitaan Uang Rp 1 Miliar Masuk Pokok Perkara)

Laode tak menampik jika isu perkara korupsi apalagi yang melibatkan pejabat negara lebih seksi untuk pemberitaan daripada tugas lain dari KPK.

"Bagi wartawan kenapa hanya yang 20 persen yang disentuh. Karena itu yang dianggap seksi, tangkap bupati, OTT gubernur itu saja yang mewarnai berita tentang KPK. Padahal uang di KPK lebih banyak untuk pencegahan, koordinasi supervisi dibanding upaya penindakan," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Laode juga mengingatkan agar kepala daerah selalu punya komitmen kuat untuk menghindari delik korupsi.

"Kami di KPK Merasa punya kewajiban untuk mengajak Bapak dan Ibu agar sama-sama berkomitmen kita ingin transparan efektif dan akuntabel, karena iman manusia itu kan naik turun," tuturnya.

Ia menambahkan, penggunaan teknologi informatika punya peran besar dalam peningkatan e-government. Bandung, kata Laode, jadi salah satu kota yang cukup aktif dalam pengembangan aplikasi untuk membantu kinerja pemerintah.

Ada tiga aplikasi yang nantinya akan diadopsi sejumlah daerah. Antara lain, aplikasi di bidang perizinan bernama 'Hayu Bandung' dan aplikasi e-RK (Remunerasi Kinerja Elektronik), dan aplikasi Sabilulungan untuk memonitoring bantuan hibah dan bansos.

"Tujuannya ingin mereplikasi beberapa aplikasi yang dikembangkan wali kota Bandung. KPK sangat mendukung namanya e-government, dengan adanya e-government diharapkan sistem perizinan, planning dan budgeting, penyediaan barang dan jasa, bantuan sosial bisa lebih transparan dan akuntabel, sehingga bisa lebih efktif," jelasnya.