PURWAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Dedi Mulyadi mengaku mendapat undangan dari DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI-P dalam kegiatan silaturahmi dan curah gagasan yang akan digelar di Hotel Ultima, Kota Bandung, Rabu (25/10/2017).
Dalam surat undangan itu disebutkan PDI-P ingin membangun sinergi pemikiran dari seluruh tokoh, akademisi dan masyarakat dalam rangka pembangunan di Jawa Barat ke depan.
"Di surat undangan diberikan waktu 10 menit untuk pemaparannya, saya rasa cukup waktu segitu. Saya akan datang," jelas Dedi saat ditemui di gedung DPRD Kabupaten Purwakarta, Senin (23/10/2017).
Dedi sendiri menjadi salah satu dari sembilan orang tokoh di Jawa Barat yang dianggap mengetahui dan paham dengan persoalan masyarakat di Jawa Barat dan solusi terhadap persoalan tersebut.
Menurut Dedi, Jawa Barat dengan luas wilayahnya sangat membutuhkan konektivitas. Untuk menciptakan itu, dibutuhkan pembangunan infrastruktur yang berkesinambungan.
“Industri di Jawa Barat ini kan berkembang dengan pesat. Tetapi jalan miliki provinsi rata-rata pendek-pendek, sehingga tidak terkoneksi. Padahal, Jawa Barat cukup luas. Kemudian, tidak boleh semua bupati/wali kota hanya berorientasi pada sektor industri, ini nanti jadi kompetisi yang saling membunuh. Sementara ada daerah kawasan hutan, kawasan hulu, kawasan konservasi, kan tidak boleh semua jadi kawasan ekonomi industri,” paparnya.
Baca juga : PDI-P: Dedi Mulyadi Diundang, Ridwan Kamil Tak Diundang
Dedi menambahkan, pengelolaan daerah ini membutuhkan regulasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Daerah industri tetap harus berkembang dengan industrinya dan menghasilkan pajak bagi pembangunan. Sementara daerah konservasi, menurut dia, tidak harus miskin tetapi dikembangkan melalui potensi berbasis masyarakat adat setempat.
“Daripada kita ribut soal dana reboisasi yang ratusan miliar itu tetapi tidak bisa mengembalikan fungsi hutan sebagai resapan air, lebih baik diserahkan kepada warga setempat, berikan tugas menanam pohon dan digaji oleh pemerintah provinsi, mereka tidak boleh merambah hutan. Rumah penduduk ditata dengan arsitektur tradisional, ke depan selain menjadi daerah konservasi juga menjadi daerah wisata, jadi pendapatan buat masyarakat, ekonomi juga tumbuh,” tambahnya.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
