Buya Syafii Maarif: Revolusi Mental Belum Sampai ke Tingkat Bawah

YOGYAKARTA,KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif menilai revolusi mental yang diusung oleh Joko Widodo dan Jusuf Kalla belum sampai ke tataran terbawah.

Oleh karena itu, banyak pejabat daerah terkena operasi tangkap tangan (OTT) karena masih masifnya politik uang.

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Buya Syafii Maarif mengatakan, salah satu yang disasar dalam revolusi mental sebenarnya mengenai reformasi birokrasi. Hanya saja, sampai saat ini, baru bisa berjalan di tataran atas.

"Belum sampai ke bawah. Anda lihat saja itu kelakuan para birokrat dan ini terkait juga dengan politik uang yang sudah sangat masif. Bupati, wali kota, gubernur, dan lain-lain itu kan politik uang yang luar biasa," ujar Buya Syafii di Universitas Sanata Dharma (USD) Yogyakarta, Selasa (17/10/2017).

(Baca juga: Viral Doa Misa Umat Katolik untuk Umat Islam, Ini Kata Buya Syafii)

Namun demikian, di tengah maraknya pejabat daerah terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Buya Syafii melihat masih ada titik terang. Ada beberapa wali kota dan bupati yang melakukan terobosan-terobosan positif di daerah yang dipimpinnya dan menjalankan prinsip good government.

"Tapi ada titik terang menurut saya. Ada bupati dan wali kota dengan kemauan sendiri, dengan kehendak sendiri, melakukan terobosan-terobosan," tegasnya.

Buya mencontohkan, di Bandung ada Ridwan Kamil, Bupati Batang Wihaji, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, dan di Surabaya ada Rismaharini.

"Ada terobosan-terobosan yang menurut saya memberikan harapan. Virus pencerahan ini harus ditularkan ke seluruh Indonesia," tegasnya.

(Baca juga: Buya Syafii: Hati-hati dalam Berbicara)

Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini berharap agar para bupati dan wali kota yang dianggap berhasil ini bisa dikumpulkan dalam sebuah dialog. Mereka dikumpulkan dengan para bupati dan wali kota di Indonesia lainya untuk dialog, saling sharing dan berbagi pengalaman.

"Saya berharap Pak Menteri Dalam Negeri mengundang para bupati dan wali kota yang berhasil menjalankan prinsip good government untuk berdialog dengan yang lain, bukan untuk menggurui tetapi berdialog dan saling berbagi supaya virus yang baik ini bisa ditularkan," pungkasnya.