"Senang Kali Aku, Pengungsi Sinabung Bisa Salaman dengan Pak Presiden"

MEDAN, KOMPAS.com - Presiden RI Joko Widodo mengunjungi warga korban erupsi Gunung Sinabung yang direlokasi ke Desa Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Sabtu (14/10/2017).

"Kami sudah lihat lokasi pengungsi, sudah tanya langsung sama masyarakat yang dapat bantuan 370 rumah dan lahan pertanian. Kata mereka, lahannya ditanami kentang, sudah dipanen dan dijual," kata Jokowi seperti dikutip dari rilis Humas Pemda Sumatera Utara, Sabtu (14/10/2017).

Saat ditemui Jokowi, ratusan warga Siosar maupun luar Siosar antusias ingin melihat dan bersalaman dengan Presiden. 

ANTARA FOTO/Septianda Perdana Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Kepala BNPB Willem Rampangilei (kiri) dan Bupati Karo Terkelin Brahmana (kiri ketiga) berbincang dengan warga saat berkunjung di kawasan perumahan relokasi pengungsi Gunung Sinabung di Desa Siosar, Karo, Sumatera Utara, Sabtu (14/10). Perumahan untuk relokasi pengungsi Sinabung yang dipersiapkan sebanyak 370 rumah baru itu akhirnya selesai dan telah dihuni oleh para pengungsi.

"Senang kali aku, seorang pengungsi bisa bersalaman dengan Presiden. Tadi Pak Presiden tanya lahanku ditanami apa dan bagaimana hasilnya. Kubilang, ditanam kentang tapi belum tahu hasilnya karena belum panen," kata Rosmeri girang. 

Gubernur Sumatera Utara Tengku Erry Nuradi berharap, kehadiran Presiden menyapa langsung masyarakat pengungsi menjadi penyemangat untuk menata kembali kehidupannya di tempat yang baru.

Sebelum meninggalkan lokasi, Jokowi sempat memberikan buku kepada anak-anak pengungsi dan menikmati keindahan alam Siosar dengan berfoto mengambil latar belakang Gunung Sinabung.

Relokasi hingga 2018

Jokowi mengatakan, saat ini sedang disiapkan pembangunan 1.874 rumah di 14 hamparan yang diperkirakan selesai akhir 2017. Sisanya sekitar 1.080 rumah akan selesai pada akhir 2018 karena sudah ada penetapan dari Kementerian LHK soal kawasan hutan seluas 470 hektar yang akan digunakan sebagai areal relokasi. 

"Saya harapkan, setelah ini rampung," ujarnya.

(Baca juga: Jokowi Targetkan Relokasi Pengungsi Sinabung Selesai Akhir 2018)

Soal masih ada warga di sekitar Gunung Sinabung yang bersedia direlokasi, Jokowi mengatakan, mereka bisa ditampung asal lahannya tersedia. Pasalnya, tidak ada yang bisa memprediksi waktu Gunung Sinabung akan berhenti erupsi. 

"Saya dapat informasi, setahun ini sudah 200-an kali gempa dengan erupsi kecil sampai besar. Makanya kita mengimbau agar berhati-hati," ucap Jokowi.

dok. Humas Pemprov Sumatera Utara Presiden Jokowi meninjau lokasi hunian tetap pengungsi Gunung Sinabung di Desa Siosar, Sabtu (14/10/2107)

Sementara itu, Kepala BNPB Willem Rampangilei mengatakan, relokasi pertama dihuni 370 Kepala Keluarga (KK) yang berasal dari Desa Bekerah, Simacem dan Sukameriah di Desa Siosar. 

Tahap kedua untuk 1.682 KK dan tambahan 181 KK dilakukan relokasi mandiri di 14 hamparan lahan yang ditargetkan selesai pada akhir 2017. Tahap ketiga akan menampung 1.098 KK akan selesai pada 2018. 

Relokasi lahan permukiman juga digunakan sebagai lahan pertanian. Masing-masing kepala keluarga menerima 5.000 meter persegi. Sementara itu, relokasi tahap ketiga untuk warga dari Desa Mardinding, Desa Sukanalu, Desa Sigarang-garang dan Dusun Lau Kawar yang rencananya juga di kawasan Desa Siosar. 

"Penanganan pengungsi erupsi Gunung Sinabung memang kompleks masalahnya. Gunungnya meletus terus sejak 2013 sampai sekarang, hampir setiap hari meletus. Belum ada tanda-tanda letusan akan berakhir," kata Willem.

(Baca juga: Jokowi: Sebentar Lagi Saya Jadi Keluarga Batak, Sudah Pada Tahu Kan?)

Sebelumnya, Gunung Sinabung tidak pernah meletus selama 1.200 tahun. Pada 2010, tiba-tiba mengalami letusan freatik hingga 2011. Berhenti sesaat, kemudian sejak 2013 terus-menerus "batuk" hingga sekarang. 

BNPB terus memberikan bantuan bagi masyarakat yang terdampak erupsi. Total bantuan dana yang telah disalurkan oleh BNPB untuk penanganan letusan Gunung Sinabung sejak 2013 hingga September 2017 sebesar Rp 589,1 miliar. 

"Dana ini untuk penanganan darurat maupun rehabilitasi dan rekonstruksi," pungkas Willem.

Di tempat terpisah, Sekretaris Jenderal Komunitas Peduli Hutan Sumatera Utara (KPHSU) Medan, Jimmy Panjaitan, menyebutkan, pemerintah terkesan memperpanjang proses penangan para pengungsi khususnya untuk penanganan relokasi.

Padahal, lanjut dia, seharusnya pemerintah, dalam hal ini BNPB, memberikan saja bantuan uang tunai secara langsung ke setiap KK untuk relokasi mandiri tanpa harus mempersiapkan lahan dan huniannya sehingga tidak menjadi beban berkepanjangan bagi pemerintah dan pemicu konflik horizontal. 

"Akibat penanganan yang lambat ini, banyak pengungsi berinisiatif merambah kawasan hutan. Paling penting lagi untuk diselesaikan adalah status wilayah desa-desa yang hilang. Apakah tetap menjadi hak milik masyarakat yang sudah direlokasi atau menjadi milik negara. Sehingga ada kejelasan pasca berakhirnya erupsi. Bisa dibayangkan, saat erupsi berakhir, pasti akan terjadi konflik jika warga desa kembali ke desa yang ditinggalkannya," kata Jimmy.