Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Jaksa Agung Curhat soal Kejaksaan dan Penegak Hukum "Superbody"

Kompas.com - 10/10/2017, 17:55 WIB
Hendra Cipto

Penulis

MAKASSAR, KOMPAS.com - Jaksa Agung HM Prasetyo menilai bahwa posisi institusi kejaksaan belum jelas dan belum kuat kedudukannya dalam melakukan penegakan hukum.

Para penegak hukum di kejaksaan pun, lanjut dia, seolah disetarakan dengan aparatur sipil negara (ASN) lainnya. Selain itu, menurut Prasetyo, kejaksaan saat ini kehilangan sifat khusus fungsi pencegahan hukum dalam konteks nasional.

"Mengenai posisi institusi kejaksaan ini harus masuk dalam amandemen V UUD Negara Republik Indonesia 1945. Isu strategis yang akan diangkat sebagai pokok-pokok usulan amandemen yang diagendakan ternyata masih belum menyentuh dan menyinggung posisi kejaksaan sebagaimana yang diharapkan," tuturnya usai menjadi pembicara dalam seminar penyerapan aspirasi penguatan kejaksaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Selasa (10/10/2017).

Kewenangan Kejaksaan ini, lanjut dia, berbeda dengan yang dimiliki oleh salah satu lembaga penegak hukum yang disebutnya telah menjadi lembaga superbody.

Hal ini disampaikannya menanggapi komentar Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang menyebutkan bahwa operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK jangan sampai menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran berlebihan para pejabat negara dalam membawa banyak uang.

"Benar yang dikatakan Ketua MPR RI tadi. Betapa ada satu lembaga penegak hukum uang memiliki kewenangan luar biasa dan superbody. Pernah saya sampaikan, sebesar apa pun kewenangan yang luar biasa, tanpa kendali dan pengawasan tentu akan sewenang-wenang karena merasa dirinya paling benar," ungkapnya .

(Baca juga: Ketua MPR: OTT KPK Jangan Buat Orang Takut Bawa Banyak Uang)

Sebelumnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan tidak ingin ada ketakutan membawa uang tunai dalam jumlah besar sebagai akibat dari maraknya operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK.

"Pegang uang Rp 20 juta, Rp 10 juta juga terjaring OTT. Jadinya bawa uang sebesar itu tidak berani. Pakai credit card diperiksa, celaka. Ini harus dibicarakan. Tentu kami ingin tidak ada pelanggaran hukum tapi juga tidak membuat semua orang ketakutan," katanya dalam acara yang sama.

Zulkifli menuturkan, dalam dua minggu, ada 6 orang kepala daerah jadi OTT, lalu juga anggota DPRD dan Ketua PN.

"Tentu mengkhawatirkan kalau begini terus, habis kita. Sistem harus dibenahi. Apakah sistem Pilkada-nya, kemudian juga edukasi terhadap masyarakat. Apa yang salah harus kami perbaiki," tuturnya.

 

 

Kompas TV KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan terkait kasus hukum di Sulawesi Utara.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Pj Gubri Ajak Pemkab Bengkalis Kolaborasi Bangun Jembatan Sungai Pakning-Bengkalis

Regional
Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Diskominfo Kota Tangerang Raih Penghargaan Perangkat Daerah Paling Inovatif se-Provinsi Banten

Regional
Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Fakta dan Kronologi Bentrokan Warga 2 Desa di Lombok Tengah, 1 Orang Tewas

Regional
Komunikasi Politik 'Anti-Mainstream' Komeng yang Uhuyy!

Komunikasi Politik "Anti-Mainstream" Komeng yang Uhuyy!

Regional
Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Membedah Strategi Komunikasi Multimodal ala Komeng

Regional
Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Kisah Ibu dan Bayinya Terjebak Banjir Bandang Berjam-jam di Demak

Regional
Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Warga Kendal Tewas Tertimbun Longsor Saat di Kamar Mandi, Keluarga Sempat Teriaki Korban

Regional
Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Balikpapan Catat 317 Kasus HIV Sepanjang 2023

Regional
Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Kasus Kematian akibat DBD di Balikpapan Turun, Vaksinasi Tembus 60 Persen

Regional
Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Puan: Seperti Bung Karno, PDI-P Selalu Berjuang Sejahterakan Wong Cilik

Regional
Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Setelah 25 Tahun Konflik Maluku

Regional
BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

BMKG: Sumber Gempa Sumedang Belum Teridentifikasi, Warga di Lereng Bukit Diimbau Waspada Longsor

Regional
Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Gempa Sumedang, 53 Rumah Rusak dan 3 Korban Luka Ringan

Regional
Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di 'Night Market Ngarsopuro'

Malam Tahun Baru 2024, Jokowi Jajan Telur Gulung di "Night Market Ngarsopuro"

Regional
Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Sekolah di Malaysia, Pelajar di Perbatasan Indonesia Berangkat Sebelum Matahari Terbit Tiap Hari

Regional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com