50 Ton Minyak Sawit Tumpah di Teluk Bayur, Sudah 70 Persen Disedot

PADANG, KOMPAS.com - Pembersihan 50 ton minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) yang tumpah di kawasan perairan Teluk Bayur Padang, Sumatera Barat, Jumat (29/7/2017) hingga pukul 16.00 WIB, sudah mencapai 70 persen.

Pemerintah Kota Padang menargetkan, pembersihan rampung hingga 100 persen pada Sabtu (30/7/2017). Pembersihan dilakukan dengan cara penyedotan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Padang Al Amin mengatakan, kegiatan pembersihan ini dilakukan secara bersama-sama antara pihak perusahaan dibantu angkatan laut, kepolisian setempat dan masyarakat sekitar.

Al Amin juga menyebutkan, Pemko Padang sudah memberikan peringatan tertulis kepada perusahaan bersangkutan agar mengembalikan keadaan laut seperti semula.

"Meskipun ini insiden, kami tetap mengeluarkan surat peringatan paksaan pemerintah kepada perusahaan untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Biasanya diberi waktu satu minggu, tapi mereka sudah bergerak cepat," ucap Al Amin, Jumat (29/7/2017).

(Baca juga: 50 Ton Minyak Sawit Mentah Tumpah ke Teluk Bayur)

Sebanyak 50 ton minyak sawit mentah tumpah ke perairan Teluk Bayur, Kamis (28/9/2017).

Tumpahan itu terjadi karena kebocoran tangki timbun minyak milik PT Wira Inno Mas (WIM). Tangki diduga bocor karena gempa yang sering melanda.

Humas PT WIM Gunawan menyebutkan, minyak yang tumpah adalah minyak nabati dan tidak termasuk limbah.

Sementara itu, pihak PT Pelindo II telah memasang dua unit oil boom sekitar 500 meter di sepanjang kawasan dermaga untuk mengantisipasi kebocoran lebih luas.

"Hal ini dilakukan untuk memberikan tempat bagi kapal yang akan berlabuh, karena kebocoran sudah mencapai dermaga," ucap Humas PT Pelindo II Muhammad Taufik, Jumat (29/9/2017).

Direktur Walhi Sumbar Uslaini, dalam keterangan tertulisnya mengingatkan bahaya tumpahan minyak sawit ini bagi biota laut.

CPO yang mengandung biological oxygen demand (BOD) yang tinggi berbahaya bagi ikan pelagis yang hidup di perairan dangkal di kedalaman 0-200 meter, termasuk juga membahayakan kehidupan kura-kura yang habitatnya berada di kawasan Teluk Bayur.

Walhi mendesak Pemerintah Provinsi Sumbar mengevaluasi izin lingkungan yang dimiliki perusahaan.