Seknas Perlindungan Anak Tak Setuju Film G30S/PKI Diputar Secara Terbuka

SEMARANG, KOMPAS.com - Wacana pemutaran kembali film semidokumenter "Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI" di layar-layar kaca televisi nasional menuai pro dan kontra.

Salah satu pihak yang tidak setuju adanya pemutaran film G30S PKI tersebut adalah Ketua Sekretariat Nasional Perlindungan Anak (Seknas PA) Samsul Ridwan.

Samsul mengatakan, film dokumenter tersebut merupakan bagian dari karya seni serta sejarah bangsa meskipun ada sebagian pihak yang masih meragukan fakta sejarah dalam film besutan sutradara Arifin C Noer tersebut.

Namun Samsul mengajak semua pihak untuk berpikir apakah dengan pemutaran film tersebut secara terbuka akan memberikan edukasi kepada anak anak atau bahkan sebaliknya. Ia mengungkapkan berbagai alasan agar film tersebut tidak diputar secara terbuka di televisi.

"Mengingat pertama, film tersebut mengisahkan pengkhianatan sekaligus respons militer terhadap peristiwa. Kedua film ini memuat unsur kekerasan, kekejaman dan tindakan keji, yang tentu akan berdampak negatif pada anak anak," kata Samsul ditemui di Semarang, Selasa (19/9/2017) pagi.

Baca juga: Panglima TNI Nilai Pemutaran Film G30S/PKI Penting untuk Generasi Muda

Menurut Samsul, sumber pengetahuan tentang peristiwa G30S PKI banyak ditemukan melalui media lainnya, tidak hanya film versi pemerintah orde baru tersebut. Dengan berbagai alasan tersebut, pihaknya mengimbau agar media mempertimbangkan lebih cermat dan kepada pemerintah seharusnya juga tidak reaktif menanggapi polemik ini.

"Sebaiknya tidak diputar, karena dalam film ini ada adegan pembunuhan, pembantaian, penculikan dan sebagainya yang akan berpengaruh pada psikologi anak. Dikhawatirkan film ini bisa menimbulkan dendam dan mengimitasi atas adegan kekerasan," katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan tidak keberatan dengan rencana pemutaran kembali film Gerakan 30 September (G30S) yang diinisiasi TNI Angkatan Darat. Film itu rencananya diputar serentak pada peringatan hari jadi TNI 5 Oktober 2017 mendatang.

Baca juga: Anggota Wantimpres Minta Pemutaran Film dan Seminar Terkait PKI Tak Dilakukan

Menurut Tjahjo, tujuan pemutaran film G30S tersebut agar masyarakat dapat mengingat kembali sejarah Gerakan 30 September. Pemutaran film itu juga sangat baik untuk mengenalkan sejarah gerakan tersebut kepada generasi muda Indonesia. Ia bahkan tak mempermasalahkan jika film "Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI" diputar di layar-layar kaca televisi nasional.

"Putar saja di stasiun televisi. Menurut saya, tidak masalah," kata politisi senior PDI Perjuangan tersebut.