APTRI Laporkan Dugaan Monopoli Penjualan Gula ke KPPU - Kompas.com

APTRI Laporkan Dugaan Monopoli Penjualan Gula ke KPPU

Kontributor Grobogan, Puthut Dwi Putranto Nugroho
Kompas.com - 17/09/2017, 21:20 WIB
Ilustrasi Gula Pasir. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMOKRISTIANTO PURNOMO Ilustrasi Gula Pasir. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO

KUDUS, KOMPAS.com - Dewan Pimpinan Nasional Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) menyatakan telah mengadukan dugaan adanya praktik monopoli penjualan gula pasir ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).  Sekretaris Jenderal DPN APTRI, M Nur Khabsyin, menyampaikan hal itu di Kudus, Jawa Tengah, Minggu (17/9/2017).

"Kami sampaikan laporan ke KPPU bahwa saat ini ada aturan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian lewat surat nomor S-202/M.EKON/08/2017, tertulis yang membeli gula petani dan gula pabrik gula milik BUMN hanya Bulog dangan harga Rp 9.700 per kilogram," kata dia.

Menurut dia, isi kebijakan tersebut tak masuk akal dan pihaknya menyatakan keberatan. Ada indikasi monopoli gula petani oleh Perum Bulog dengan kebijakan yang mengharuskan gula petani dan gula pabrik milik BUMN dibeli Bulog seharga Rp 9.700  per kilogramnya.

"Kebijakan ini berdampak pada pemasaran gula tani hanya bisa dilakukan oleh Perum Bulog. Pedagang tidak bisa membeli langsung ke petani, selain melalui Bulog. Pedagang nantinya juga hanya bisa menjual gula secara eceran, tidak dalam bentuk curah lagi," ujar dia.

Kebijakan tersebut dianggap telah merugikan petani karena petani harus menerima harga pembelian gula sebesar Rp 9.700 per kilogram.

"Patokan harga jual gula tersebut masih di bawah biaya produksi sebesar Rp 10.600 per kilogram," kata dia.

Menurut dia, praktik monopoli penjualan gula pasir tersebut bertentangan dengan Undang-undang nomor 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Dalam pasal 17, dijelaskan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Selain itu, dalam ayat 2 dijelaskan pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 jika barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya.

"Pelaku usaha lain juga tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama. Dengan adanya hal ini kami berharap KPPU menindaklanjuti laporan dugaan praktik monopoli ini," kata dia.

PenulisKontributor Grobogan, Puthut Dwi Putranto Nugroho
EditorEgidius Patnistik
Komentar

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM