Mensos Beri Bantuan kepada Mantan Napi Terorisme

LAMONGAN, KOMPAS.com – Kementerian Sosial RI merealisasikan janji untuk memberikan bantuan kepada mantan narapidana teroris dan kombatan yang tergabung dalam Yayasan Lingkar Perdamaian pimpinan Ali Fauzi.

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa menyerahkan bantuan tersebut secara langsung dan simbolis kepada mantan narapidana maupun pihak keluarga yang mewakili, dengan disaksikan Ali Fauzi serta jajaran pimpinan daerah setempat di Pendopo Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Minggu (17/9/2017).

“Ini merupakan representasi negara dalam memberikan perlindungan dan jaminan sosial kepada para warganya. Dan Pak Presiden juga menyarankan supaya pendekatan kepada eks napiter (narapidana terorisme) dan kombatan, dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan,” kata Khofifah, Minggu (17/9/2017).

Agenda itu merupakan tindak lanjut dari acara serupa yang digelar di Tanjung Kodok Beach and Resort, Lamongan, pada 20 Agustus 2017. Saat itu bersama dengan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Sosial juga memberikan bantuan kepada eks napiter dan kombatan di bawah bendera Yayasan Lingkar Perdamaian.

Baca juga: Mantan Napi Terorisme Serahkan Senjata dan Bahan Peledak ke Polisi

“Penyerahan bantuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan saya dengan Yayasan Lingkar Perdamaian pada 20 Agustus lalu. Saat itu mereka mengajukan permintaan berbagai program perlindungan sosial, seperti Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH) dan kewirausahaan,” kata Khofifah.

Ada 24 keluarga eks napiter dan kombatan yang mendapat bantuan sosial dalam acara tersebut. Sebanyak 17 keluarga penerima berasal dari Kabupaten Lamongan, dua penerima dari Kabupaten Tuban, dua dari Kabupaten Bojonegoro, serta masing-masing satu dari Kabupaten Malang, dan Kabupaten Madiun.

“Sama dengan penerima program PKH yang lain, artinya satu keluarga akan terima PKH dan bantuan pangan. Ini sebetulnya lanjutan dari dialog saya waktu itu dengan bupati dan wakil bupati bahwa mereka butuh kartu Indonesia sehat. Sekarang kartu sudah terbagi, dan kami terus akan konfirmasi apakah masih ada tambahan kebutuhan mereka,” kata Khofifah.

Para eks napiter dan kombatan itu mendapat bantuan PKH sebesar Rp1.890.000 per tahun, yang akan dicairkan dalam empat tahap. Selain itu, ada pula bantuan berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk 88 jiwa, Usaha Ekonomi Produktif (UEP) untuk delapan keluarga sebesar Rp 40 juta, dua Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di sektor pertanian juga senilai Rp 40 juta.

“Mereka tertarik kepada sektor pertanian, di sektor pertanian, kami punya tempat yang sudah terbiasa memberikan pelatihan yang ada di Sukabumi. Jadi nanti akan kami coba. Secara anggaran sudah disiapkan, begitu juga tempat. Nanti akan dilatih di sana satu bulan, dan mereka akan kembali dengan kemampuan di sektor yang mereka inginkan, yakni pertanian,” kata Khofifah.