Butuh Dana Rp 12,7 Miliar untuk Atasi Kekeringan di NTT

KUPANG, KOMPAS.com - Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Nusa Tenggara Timur (NTT) Tini Tadeus mengatakan, pihaknya saat ini telah mengajukan proposal anggaran ke Badan Nasional Penanggulan Bencana untuk penanggulangan bencana kekeringan di wilayah itu.

"Saat ini kita membutuhkan anggaran sebesar Rp 12,7 miliar untuk penanggulangan bencana kekeringan pada musim kemarau 2017 di 11 kabupaten di NTT," kata Tadeus kepada Kompas.com, Jumat (8/9/2017) malam.

Tadeus mengaku, Provinsi NTT tidak menyiapkan anggaran untuk penanganan bencana kekeringan, sehingga pihaknya mengajukan ke BNPB.

"Nanti kita peroleh atau tidak, tergantung assesment dan verifikasi yang dilakukan oleh BNPB. Semua proposal yang dikirim, seperti pengalaman tahun lalu di mana ada (kabupaten) yang dapat dan ada yang tidak, tergantung kelayakan usulan," imbuhnya.

Baca juga: 11 Kabupaten di NTT Mengalami Kekeringan

Namun begitu, lanjut Tini, ada beberapa kabupaten yang sudah menangani dampak kekeringan dengan mendistribusikan air kepada warga yang membutuhkan atau di wilayah yang memang saat ini mengalami krisis air.

"Berdasarkan data dari setiap kabupaten butuh anggaran sekitar Rp 1 miliar. Kecuali Kabupaten Flores Timur yang membutuhkan anggaran Rp 1,7 miliar lebih," paparnya.

Tadeus menjelaskan, anggaran sebesar itu akan dimanfaatkan untuk pengadaan air, tandon, jeriken, dan ember. Air diangkut menggunakan mobil tengki kemudian dipindahkan ke tandon yang diletakkan di desa.

Sedangkan jeriken dibagikan kepada warga sebagai wadah untuk mengambil air dari tandon ke rumah.

Sebanyak 11 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) mengalami kekeringan akibat musim panas yang berkepanjangan.

Baca juga: "3,9 Juta Jiwa di Jawa dan Nusa Tenggara Terkena Dampak Kekeringan"

Tadeus menjelaskan, 11 kabupaten yang mengalami kekeringan dan sudah mengajukan proposal, yakni Kabupaten Flores Timur, Lembata, Alor, Belu, Malaka, Timor Tengah Utara (TTU), Rote, Sabu, Sumba Timur, Sumba Tengah dan Sumba Barat Daya (SBD).