Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cerita Jokowi soal Perbedaan Urus Izin Usaha di Uni Emirat Arab dan Indonesia

Kompas.com - 08/09/2017, 16:14 WIB
Kontributor Bali, Robinson Gamar

Penulis

NUSA DUA, KOMPAS.com - Presiden Jokowi tampil sebagai keynote speaker dalam Rapat Komisi Asia Ikatan Notaris Internasional (CAAs UINL) dan Seminar Internasional Ikatan Notaris Indonesia (INI) di BNDCC, Nusa Dua, Bali pada Jumat (7/9/2017).

Di hadapan lebih dari 1.000 notaris dalam dan luar negeri, Jokowi berbicara mengenai pengalamannya mengurus perizinan usaha di Uni Emirat Arab saat masih menjadi pengusaha. Kemudian membandingkannya dengan mengurus perizinan di Indonesia.

"Saya punya pengalaman urus perizinan di Uni Emirat Arab, setelah berkas lengkap saya datang ke kantor perekonomian sana," kata Jokowi memulai ceritanya.

Berkas diserahkan di sebuah meja depan. Oleh petugas, Jokowi diminta ke gedung lain dengan jarak 5 menit berjalan kaki.

Setibanya di gedung tersebut, Jokowi diminta menandatangani sejumlah berkas. Semuanya berjalan cepat karena menggunakan sistem online.

Baca juga: Ganjar Optimistis Urus Izin Usaha Bisa 3 Jam

Setelah menandatangani berkas, oleh notaris Jokowi ketika itu diminta kembali ke meja pengajuan awal.

"Begitu saya sampai di meja pengajuan semua izin sudah selesai, itu terjadi 16 tahun lalu," kata Jokowi.

Situasi berbeda justru terjadi Indonesia. Jokowi pernah menjadi pengusaha, wali kota dan gubernur. Ia paham benar bagaimana lamanya mengurus perizinan. Bisa sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun.

"Dari pengalaman itu saya sadari begitu panjangnya mengurus perizinan di Indonesia, bolak-balik disampaikan belum selesai," kata Jokowi.

Baca juga: Investor Mengeluh ke Jokowi, Izin Usaha Bisa sampai 20.000 Lembar

Karena itu pemerintahan yang dipimpinnya akan terus mendorong agar mengurus perizinan bisa lebih cepat dan sederhana. Karena negara yang cepat akan mengalahkan yang lambat.

"Kuncinya kecepatan birokrasi melayani investasi, negara cepat akan kalahkan yang lambat. Saya akan terus dorong terjadinya reformasi besar-besaran di birokrasi," kata Jokowi.

Kompas TV Presiden menyatakan, aparat penegak hukum sudah seringkali melakukan operasi tangkap tangan. Tapi ironisnya, tetap ada saja pejabat yang berani menerima suap.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com