Jangan Sampai Terjadi "Kutukan Laut" di Tanah Maluku

TANAH Maluku yang membentang sepanjang tepian Pacific, dikenal sebagai daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, baik sektor pertambangan terutama perikanan dan kelautan, maupun sektor lain seperti minyak bumi dan kehutanan.

Asumsi hukum alam, “negeri kaya rakyatnya sejahtera” ternyata hingga puluhan tahun kemudian tidak terbukti.

Kekayaan Tanah Maluku yang dibesar-besarkan ternyata hanya sebatas kebanggaan semu. Nyatanya sumber daya alam yang melimpah tersebut setelah dieksploitasi hanya sedikit yang kembali ke daerah.

Senyatanya persentase kemiskinan, kebodohan dan ketertinggalan infrastruktur adalah fakta yang membentang dari ujung Halmahera sampai tenggara jauh hingga hari-hari ini.

Kebijakan pemerintahan yang sentralistik menyebabkan posisi tawar pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya alamnya sangat rendah.

Ironis memang, dibalik kebesaran sejarah, budaya dan kelimpahan sumber daya Alam, Tanah Maluku tetaplah catatan panjang tentang keterbelakangan.

Padahal sejak dulu atau sekitar abad ke-15, Tanah Maluku dikenal sebagai daerah penghasil rempah rempah yang sangat kaya.

Hal itu diyakini sebagai salah satu faktor mengapa orang-orang Eropa datang mencari kepulauan rempah-rempah ini dan kemudian menjajah bangsa Indonesia.

Selain kaya akan sumber daya alam, tanah Maluku juga kaya akan keberagaman budaya dan adat istiadat yang beraneka ragam.

Dari catatan sejarah, sebelum Indonesia merdeka, Maluku adalah negara-negara yang berdaulat dibawah kekuasaan kesultanan- kesultanan.

Ada sekitar empat kesultanan yang berkuasa dan berpengaruh sampai saat ini di Maluku ialah Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore, Kesultanan Jailolo dan Kesultanan Bacan.

Tanah Maluku juga tempat tinggal beragam suku seperti Ternate, Tidore,Tobelo, Galela, Sahu, Makian, Sanana, Seram, Kei, Tanimbar, Ambon- Lease, Buru, Banda dan masih banyak lagi.

Maluku sarat akan keberagaman dan tatanan sosial lokal. Maka tidak mengherankan jika Van Vollenhoven, seorang pakar hukum adat dari Belanda mencatat bahwa Maluku ialah salah satu wilayah kesatuan kesatuan masyarakat adat di Indonesia (dulu Hindia Belanda).

Pendekatan kontinental

Pada saat kemerdekaan, Maluku bergabung dengan Negara Kesatuan Indonesia sebagai
Provinsi ke delapan.