Hidayat Sebut Keanggotaan Myanmar di Asean Layak Dibekukan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid menilai wajar jika Asean memberikan sanksi tegas kepada Myanmar, termasuk pembekuan keanggotaan Myanmar.

Hal itu menyusul peristiwa kekerasan terhadap muslim Rohingya yang semakin memburuk.

"Wajar saja kalau Asean memberikan sanksi terhadap Myanmar bila kemudian Myanmar 'dibekukan' keanggotaannya di Asean karena melanggar prinsip-prinsip Asean terkait hak asasi manusia," kata Hidayat di sela acara pemotongan hewan kurban di kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Minggu (3/9/2017).

Selain itu, Hidayat menilai peristiwa kekerasan terhadap muslim Rohingya jika dibiarkan akan menimbulkan dampak negatif. Apalagi, Asean terdiri dari relasi umat mayoritas dan minoritas.

"Ini merupakan tampilan yang sangat buruk terhadap penghormatan HAM, relasi antara minoritas-mayoritas, perang terhadap terorisme," ucap wakil ketua MPR RI itu.

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Puluhan orang berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Massa mengecam tindakan kekerasan terhadap umat Islam Rohingya dan menyerukan agar duta besar Myanmar diusir dari Indonesia.

Ia mengimbau agar Indonesia berperan aktif dalam melakukan lobi maksimal agar Asean menjatuhkan sanksi tegas tersebut terhadap Myanmar. Sebab, perlakuan Myanmar kepada muslim Rohingya dinilai bertentangan dengan prinsip masyarakat ekonomi Asean.

Hidayat juga menegaskan perlunya resolusi mantan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kofi Annan untuk dijalankan, yakni dengan memberikan kewarganegaraan bagi muslim Rohingya. Hal ini menjadi tugas bagi Asean, OKI (Organisasi Kerjasama Islam) dan PBB untuk merealisasikannya.

"Ini akan menjadi selesai dan adil ketika warga Rohingya diberikan kewarganegaraan," kata Hidayat.

Kekerasan mematikan semakin memburuk di negara bagian Rakhine, Myanmar, dalam tiga hari terakhir hingga, Minggu (27/8/2017). Hampir 100 orang tewas dalam kasus kekerasan tersebut. Korban tewas meningkat karena bentrokan bersenjata antara tentara dan militan Rohingya berlanjut pada hari ketiga, Minggu kemarin, seperti diberitakan kantor berita Perancis, AFP, dan media Inggris, The Guardian.

KOMPAS.com/GARRY ANDREW LOTULUNG Puluhan orang berunjuk rasa di depan Kedutaan Besar (Kedubes) Myanmar di Jalan Agus Salim, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (2/9/2017). Massa mengecam tindakan kekerasan terhadap umat Islam Rohingya dan menyerukan agar duta besar Myanmar diusir dari Indonesia.

Baca juga: PKB: Indonesia Bisa Jadi Pelopor Penyelesaian Masalah Rohingya

Sekretaris Kabinet Pramono Anung menyatakan Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi untuk berkoordinasi dengan PBB dan utusan khusus untuk Rohingya, Kofi Annan terkait penyelesaian konflik yang terjadi.

"Pemerintah Indonesia secara resmi melalui ini Menlu telah melakukan koordinasi dengan Sekjen PBB dan juga utusan khusus untuk Rohingya Kofi Annan, dan kami benar-benar mengutuk dan menyesalkan kejadian itu dan Presiden telah menyampaikan sikapnya," ucap Pram, sapaannya di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Sabtu (2/9/2017).

Karena itu, ia berharap Pemerintah Myanmar memberikan perhatian khusus. Apalagi, permasalahan ini sudah menjadi buah bibir di dunia internasional.