Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Petisi Penolakan, Dedi Mulyadi Tetap Direkomendasikan Golkar

Kompas.com - 31/08/2017, 18:09 WIB
Irwan Nugraha

Penulis

PURWAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Bidang Pemenangan Pilkada DPP Partai Golkar Yahya Zaini mengatakan, pihaknya tidak terpengaruh oleh kelompok yang memberikan sebuah petisi penolakan pencalonan Dedi Mulyadi menjadi Calon Gubernur Jawa Barat beberapa waktu lalu. Hal ini setelah beberapa orang mengatasnamakan kelompok ulama Purwakarta memberikan sebuah petisi ke kantor DPP di Jakarta.

Sampai saat ini sebut dia, pihaknya sedang memantau bakal calon wakil gubernur untuk disandingkan dengan Dedi Mulyadi pada Pilkada Jabar 2018.

“Sampai saat ini tidak ada perkembangan baru, DPP Partai Golkar terus melakukan survei dan rekomendasinya jelas Jabar 1 untuk Dedi Mulyadi, tinggal kita cari untuk Jabar 2 sebagai pendamping,” katanya, Kamis (31/8/2017).

Menurut dia,  memberikan keleluasaan kepada Dedi Mulyadi selaku Ketua DPD Partai Golkar Jabar untuk mencari pasangannya. Selain itu pihaknya pun meminta untuk terus menjalin komunikasi antar partai.

Baca juga: Desy Ratnasari Mengaku Sering Bertemu Ridwan Kamil dan Dedi Mulyadi

“Jabar dua masih proses, untuk Jabar dua diberikan keluasaan yang sudah ditetapkan oleh DPP. Nah, yang bersangkutan (Dedi Mulyadi) juga kita minta untuk membangun koalisi, kita kan belum cukup sendiri, harus koalisi dengan partai lain,” ucap dia.

Selain simulasi nama figur pasangan calon pendamping Dedi, DPP Partai Golkar pun mempertimbangkan simulasi koalisi antar partai.

“Kami terus melakukan survei melalui simulasi, bukan saja nama figurnya tetapi juga komposisi partai politik. Kalau Dedi Mulyadi bareng PDI-P seperti apa? Kalau Dedi Mulyadi bareng PPP seperti apa dan seterusnya, ini akan terus kita lakukan dan dijadikan bahan pertimbangan pengambilan keputusan,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Purwakarta KH John Dien menyatakan, pihaknya telah mengeluarkan maklumat larangan pernyataan kontroversial dan mengatasnamakan organisasi ulama untuk kepentingan pribadi.

Maklumat dengan nomor 13/07/MUI/VIII/2017 dikeluarkan setelah pihaknya mengetahui adanya sebuah "Petisi Ulama Purwakarta" yang dikeluarkan oleh Ittihaadul Ulama Purwakarta yang keberatan dengan pencalonan Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jabar.

Baca juga: Dedi Mulyadi Sebut Hanya Dirinya Ketua Parpol di Jabar Berelektabilitas Tinggi

Kompas TV PDI-P dan Golkar Sepakat Koalisi di Pilkada Jabar
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com