"Saya Khawatir Kita akan Kehabisan Kepala Daerah karena Ditangkap..."

YOGYAKARTA,KOMPAS.com -  Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM, Zaenal Arifin Mochtar mengatakan, pemerintah dan DPR harus memperbaiki mekanisme pemilihan kepala daerah, Hal itu disampaikan Zaenal terkait kembali ditangkapnya kepala daerah, yakni  Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Yang agak mengkhawatirkan saya adalah kejadian kemarin, lagi-lagi ada kepala daerah yang terkena OTT. Ini menunjukan bahwa memang kepala daerah menjadi sarang dari proses-proses yang sangat mungkin koruptif," ujar dia dalam jumpa pers, Rabu (30/8/2017).

Zaenal menyebutkan, jika tidak segera dilakukan perbaikan dalam proses pilkada, pihaknya khawatir kepala daerah di Indonesia akan habis karena terjerat kasus korupsi.

"Saya khawatir, ini hanya masalah waktu saja kita akan kehabisan kepala daerah karena ditangkap semua," ucapnya.

Baca juga: Wali Kota Tegal Ditangkap, Warga Gembira dan Cukur Rambut hingga Gundul

Menurut dia, perbaikan yang harus dilakukan antara lain  mulai proses pemilihan hingga serta penggajian kepala daerah.

"Artinya negara mulai dari KPK, pemerintah dan DPR harus berpikir untuk memperbaiki, dari proses pemilihan sampai dengan penggajiannya," ucapnya.

Dia menilai gaji kepala daerah di Indonesia masih kecil. Hal ini bisa menjadi latar belakang terjadinya korupsi.

"Saya merasakan sampai sekarang kalau melihat peta gaji kepala daerah memang sangat lemah, masih kecil banget," ucapnya.

Seperti diberitakan, KPK melakukan OTT terhadap Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno, Selasa (29/8/2017).