"Perintah Ibu Susi Basmi Rumpon, Tapi yang Jadi Korban Nelayan Kecil"

ATAMBUA, KOMPAS.com - Nelayan di Atapupu, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu dan di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur (NTT), mengaku kecewa. Sebab, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti tentang pembasmian rumpon terkesan tebang pilih.

"Perintah Ibu Susi untuk basmi rumpon tapi yang jadi korban justru nelayan kecil. Kenyataannya di lapangan, kami nelayan lokal. Sementara rumpon-rumpon milik perusahaan besar tetap ada," ujar Koordinator Nelayan Atapupu Samsudin Ode, Rabu (2/8/2017).

Padahal, kata Samsudin, untuk membuat satu rumpon saja, nelayan di wilayah Atapupu yang berjumlah 63 orang harus mengumpulkan uang Rp 670.000 per nelayan.

Menurut Samsudin, informasi dari petugas Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT menyebutkan, semua rumpon di NTT telah dimusnahkan. Namun ia mempertanyakan masih adanya perusahaan yang membuat rumpon baru di Perairan Atapupu.

(Baca juga: Susi Minta Subsidi Solar Dicabut, Nelayan Pasrah)

"Ada perusahaan namanya Giovani asal Kupang yang sudah sebar rumpon di Perairan Atapupu sejak tiga hari lalu. Padahal katanya ada mau basmi rumpon tapi perusahaan itu malah buang rumpon di laut. Ini ada apa ya. Dugaan saya ini ada permainan," tegas Samsudin.

Selain itu, jika rumpon di NTT telah dibasmi, mengapa sampai saat ini banyak ikan seperti cakalang yang masih saja diperjualbelikan di Kabupaten Belu maupun Kota Kupang.

"Ikan cakalang itu hanya bisa dipancing di rumpon dan yang jadi pertanyaan kita, itu rumpon milik siapa? Kalau mau basmi semua rumpon di NTT, harus didokumentasikan dalam bentuk video dan segera ditunjukan kepada nelayan," ucap Samsudin.

Saat ini, nelayan di wilayahnya masih menunggu kepastian pembuatan rumpon, apakah harus berizin atau tidak. Kalaupun untuk pembuatan rumpon harus ada izin, syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh para nelayan.

(Baca juga: Kita Sudah Jenuh, Bosan, Minta kepada Ibu Susi Maupun Pemerintah)

Padahal menurutnya, hasil pancing ikan di rumpon itu dibawa ke pelabuhan dan dikasih ke pedagang lokal dan selanjutnya dijual ke masyarakat. Kondisi ini tentunya membantu masyarakat setempat.

Namun dengan pembasmian rumpon di wilayahnya, pasokan ikan di wilayah Kabupaten Belu semakin berkurang. Akibatnya, harga ikan melambung tinggi.

"Kalau perusahaan besar itu enak. karena jika rumpon dibasmi satu, mereka akan buat yang baru dan lebih banyak. Sedangkan kalau kami, mau buat satu rumpon saja, kami kesulitan karena harus kumpul uang," keluhnya.

Ia pun berharap, ada keadilan dari pihak pemerintah untuk membuat kebijakan, sehingga tidak merugikan nelayan kecil. "Karena ini tidak adil, apalagi kalau sudah menyangkut perut maka kami akan melakukan aksi demo," tutupnya.