Kekeringan Meluas di Bima, BPBD Tetapkan Status Tanggap Darurat

BIMA, KOMPAS.com - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), segera menetapkan status tanggap darurat kekeringan karena sebagian besar daerah itu mengalami krisis air akibat kekeringan.

“Dengan penetapan status ini, kita bisa melakukan kesiagapan mulai dari antisipasi hingga penanggulangan dampak bencana kekeringan tersebut,” kata Kepala BPBD Kabupaten Bima, Ir Taufik MAp di sela-sela rapat koordinasi inventarisasi wilayah dampak kekeringan di kantor BPBD, Kamis (27/7/2017).

Baca juga: 59 Desa di Bima Dilanda Kekeringan, 25.129 Jiwa Krisis Air

Untuk menginventarisasi wilayah ancaman dan dampak kekeringan, pihaknya secara khusus mengundang para camat, BMKG, PDAM, TNI, polisi dan SKPD teknis untuk melakukan rapat koordinasi.

Menurut Taufik, langkah koordinasi yang cepat dan tepat sangat perlu dilakukan dalam pengambilan kebijakan guna meminimalisasi risiko yang ditimbulkan.

“Hasil rapat koordinasi hari ini kita rumuskan sebagai dasar pengajuan penetapan siaga darurat,” ujar Taufik.

Rencananya, lanjut Taufik, penetapan status tersebut bakal diajukan ke pemerintah daerah mengingat bencana kekeringan yang dirasakan masyarakat butuh penanganan cepat.

“Setelah mengidentifikasi wilayah-wilayah yang mengalami kekeringan, kita langsung menyusun dokumen sebagai lampiran surat keputusan bupati. Saat ini tinggal menunggu penandatanganan persetujuan bupati terkait penetapan status tanggap darurat. Hal ini juga kita sampaikan ke BPBD provinsi,” ujarnya.

Dari hasil pendataan BPBD, kekeringan yang menyebabkan krisis air bersih di Bima sudah meluas di 59 desa yang tersebar di 11 kecamatan. Mayoritas daerah langganan bencana kekeringan ini berada di wilayah perbukitan.

“Hingga saat ini sudah 40 persen wilayah Kabupaten Bima mengalami kekeringan. Berdasarkan laporan sementara, ada 59 desa di 11 kecamatan yang kekeringan, khususnya kesulitan air bersih,” tuturnya.

Baca juga: Kemarau, 8 Kecamatan di Sukabumi Alami Kekeringan

Untuk menangani masalah kekeringan tersebut, pemerintah melalui BPBD mendistribusikan air bersi ke permukiman.

“Untuk penanganan darurat sementara, kita hanya mendrop air lebih kurang 20.000 liter per hari dengan dua unit mobil tangki,” ucapnya.