Ketum PKB: Kami Menolak Pelaksanaan FDS

SEMARANG, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan penolakannya terhadap program full day school (FDS). Pelaksanaan FDS oleh Kemendikbud dinilai mengabaikan jasa peran ulama yang mendirikan bangsa Indonesia.

"Kami menolak pelaksanaan FDS, kembalikan masing-masing untuk bebas milih, sehingga madrasah jadi solusi. Di kota besar karena madrasah tergusur, maka terjadi perkelahian pelajar. Kita menolak FDS," kata Cak Imin, di Semarang, Jumat (21/7/2017).

Menurut mantan Menteri Tenaga Kerja itu, pendidikan karakter di kota besar tidak berjalan baik. Imbas dari itu, di kota, tawuran antar pelajar kerap terjadi. Hal demikian beda dengan wilayah yang mempunyai madrasah.

Selain itu, sebut dia, pendidikan karakter tidak mungkin hanya diserahkan kepada pihak sekolah. Pendidikan moral, agama, harus tetap dilakukan oleh madrasah dengan para tokoh agama sebagai pendidiknya.

"Harus diarahkan ke madrasah, karena di sana ada hubungan informal, budaya, mengajarkan karakter, akhlak. Madrasah membangun kultur," ucap dia.

Baca juga: Warga Nahdliyin Unjuk Rasa Tolak "Full Day School"

Madrasah sendiri merupakan lembaga pendidikan non formal warisan para tokoh bangsa. Para ulama dan masyarakat bersatu membentuk lembaga pendidikan untuk mengajarkan pendidikan agama dan karakter kepada warganya.

"Negara tidak akan kuat, tidak akan mampu mendidik cinta NKRI tanpa peran ulama dan madrasah. Ide FDS ini tidak layak," ujarnya.

Di Semarang sendiri hari ini ribuan warga Nahdliyin melakukan aksi unjuk rasa menolak program full day school untuk anak didik. Program itu dinilai akan mematikan keberadaan madrasah diniyah (Madin) di desa-desa.

Aksi unjuk rasa dari kalangan santri dan pengelola madrasah dimulai dari halaman Masjid Baiturrahman Semarang selepas shalat Jumat.

Massa kemudian berjalan longmarch menuju kompleks perkantoran Gubernur Jateng di Jalan Pahlawan Semarang. Masaa memekikkan kata-kata "tolak full Day school" dan "batalkan full Day school." Mereka berorasi dan membentangkan spanduk penolakan Permendikbud itu.