Warga Eks Timtim Duduki Kantor Gubernur NTT Tuntut Sertifikat Tanah - Kompas.com

Warga Eks Timtim Duduki Kantor Gubernur NTT Tuntut Sertifikat Tanah

Kontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere
Kompas.com - 17/07/2017, 10:50 WIB
Warga dan pelajar eks Timor Timur menggelar aksi di halaman kantor Gubernur NTTKompas. com/Sigiranus Marutho Bere Warga dan pelajar eks Timor Timur menggelar aksi di halaman kantor Gubernur NTT

KUPANG, KOMPAS.com - Puluhan warga eks Timor-timur (Timtim) menggelar aksi unjuk rasa di halaman kantor Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Senin (17/7/2017).

Mereka berunjuk rasa didampingi sejumlah organisasi kepemudaan di wilayah itu, di antaranya Aliansi Perjuangan Rakyat (APR) NTT, Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Eksekutif Wilayah NTT dan Kota Kupang, Pemuda Oebelo Peduli Rakyat Tertindas (Porprater) Oebelo dan Keluarga Besar Lospalos Lokasi Atas Oebelo.

Dalam aksi itu, mereka mendesak pemerintah NTT untuk segera membantu mengeluarkan sertifikat tanah bagi 52 kepala keluarga (KK) warga eks Timor-timur (Timtim) yang bermukim di Desa Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang.

Baca juga: Diselidiki, Dugaan Korupsi Bantuan Rumah bagi Warga Eks Timtim

Koordinator Aliansi Perjuangan Rakyat (APR) NTT, Gecio Assale Viana dalam orasinya mengatakan, pihaknya mengecam tindakan pembiaran yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT terhadap persoalan kepastian hukum hak atas tanah (sertifikat) bagi 52 KK WNI eks Timtim itu.

"Kita juga menuntut pemerintah Provinsi NTT untuk segera memberikan kepastian hukum hak atas tanah (sertifikat) bagi 52 warga eks Timtim," tegas Gecio.

Menurut Gecio, tanah seluas tiga hektar yang telah didiami selama 14 tahun (sejak tahun 2003) oleh 52 KK WNI eks Timor-timur ini merupakan relokasi yang diadakan oleh pemerintah Provinsi NTT (PU Bidang Cipta Karya), dengan dukungan hibah pemerintah Jepang senilai Rp 53 miliar.

Mestinya, lanjut Gecio, pemerintah membagikan sertifikat tanah dengan ukuran 20X25 meter bagi setiap kepala keluarga. Namun kenyataannya, hal itu tidak dijalankan oleh pemerintah hingga saat ini.

Untuk memperjuangkan hak-hak warga eks Timtim itu, pihaknya sudah melakukan pertemuan sebanyak tujuh kali dari tahun 2015-2017, dengan Pemerintah Kabupaten Kupang dan Provinsi NTT, namun tetap saja membuahkan hasil.

Baca juga: Bertemu Jokowi, Warga Eks Timtim Curhat Tak Punya Rumah dan Tanah

Berdasarkan pantauan Kompas.com, 20 orang perwakilan pengunjuk rasa dipersilakan masuk ke kantor Gubernur NTT dan bertemu dengan Asisten 1 Setda NTT Mikael Fernandes.

Hingga berita ini ditulis, dialog masih berlangsung dan aksi massa masih berjalan di halaman kantor Gubernur NTT.

Kompas TV Pantai di Perbatasan RI-Timor Leste Ini Tak Kalah Mempesona

PenulisKontributor Kupang, Sigiranus Marutho Bere
EditorFarid Assifa
Komentar

Close Ads X