UGM Pantau dan Analisis Proses Pansus Angket KPK - Kompas.com

UGM Pantau dan Analisis Proses Pansus Angket KPK

Kontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma
Kompas.com - 10/07/2017, 13:01 WIB
Dosen UGM saat jumpa pers di Balairung untuk menyampaikan pernyataan sikap menolak angket KPK.KOMPAS.com/Wijaya Kusuma Dosen UGM saat jumpa pers di Balairung untuk menyampaikan pernyataan sikap menolak angket KPK.

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Universitas Gadjah Mada ( UGM) akan memantau proses panitia khusus (pansus) angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan menganalisis substansinya.

Nantinya, hasil dari analisis yang juga melibatkan pendapat ahli berkompeten ini akan diserahkan kepada lembaga negara termasuk DPR, Presiden, dan KPK.

"Sehubungan dengan sikap yang akan dikeluarkan UGM terkait dengan penolakan pansus angket KPK, kita sedang dan akan menyiapkan beberapa kegiatan," ujar Koordinator gerakan, Prof Dr Sigit Riyanto SH LLM dalam jumpa pers di Balairung UGM, Senin (10/07/2017).

Sigit Riyanto menuturkan, UGM akan memantau dengan cermat perkembangan proses di pansus angket KPK. Selain itu, UGM juga akan melakukan analisis substansinya.

(Baca juga: Anggota Pansus KPK Pertanyakan Status Justice Collaborator Nazaruddin)

"Dalam analisis ini nantinya Kita akan meminta pendapat ahli yang kompeten sampai dengan tanggal 16 Juli 2017," bebernya.

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM Zaenal Arifin Mochtar menyampaikan, UGM akan menganalisis apapun yang terjadi di dalam proses pansus angket.

"UGM tentu juga punya pakar hukum dan ahli yang Kemudian akan di kumpulkan untuk menganalisis dan melihat secara keseluruhan proses angket," tandasnya.

Hasil dari analisis tersebut nantinya akan ikut dideklarasikan pada 17 Juli 2017 bersamaan dengan gerakan UGM berintegritas. Setelah itu, UGM akan menemui berbagai lembaga negara, khusus untuk menyampaikan dukungan penolakan pansus angket KPK.

(Baca juga: Tak Peduli Manuver Pansus, KPK Akan Tetap Bekerja Seperti Biasa)

 

Termasuk menyerahkan hasil analisis dari UGM, kepada DPR, Presiden, dan KPK. "Intinya UGM berkomitmen penuh untuk mendukung KPK dan menolak upaya pelemahan pemberantasan korupsi. Mengenai kerja sama dengan universitas lain, sedang dipikirkan," pungkasnya. 

Kompas TV LSM Antikorupsi Gelar Parodi Sindir Pansus Angket KPK

PenulisKontributor Yogyakarta, Wijaya Kusuma
EditorReni Susanti
Komentar

Terkini Lainnya

Penyesalan NW, Ibu yang Tega Bunuh Anaknya karena Sering 'Ngompol'

Penyesalan NW, Ibu yang Tega Bunuh Anaknya karena Sering "Ngompol"

Megapolitan
Agen Patroli Perbatasan AS-Meksiko Asal Texas Tewas Dilempari Batu

Agen Patroli Perbatasan AS-Meksiko Asal Texas Tewas Dilempari Batu

Internasional
Delman Jadi Daya Tarik Wisata, Rencana Sandiaga yang Tuai Penolakan

Delman Jadi Daya Tarik Wisata, Rencana Sandiaga yang Tuai Penolakan

Megapolitan
Fraksi Demokrat Minta MKD Rasional Mempertimbangkan Novanto

Fraksi Demokrat Minta MKD Rasional Mempertimbangkan Novanto

Nasional
Nekat Edarkan Sabu, Dua Pemuda Rengasdengklok Terancam 4 Tahun Bui

Nekat Edarkan Sabu, Dua Pemuda Rengasdengklok Terancam 4 Tahun Bui

Regional
Unjuk Rasa Buruh Bubar Setelah Ditemui Gus Ipul

Unjuk Rasa Buruh Bubar Setelah Ditemui Gus Ipul

BrandzView
Gamawan Siap Dikutuk jika Terima Uang E-KTP, Ini Kata Nazaruddin

Gamawan Siap Dikutuk jika Terima Uang E-KTP, Ini Kata Nazaruddin

Nasional
DPP PPP Minta Bupati Tasikmalaya Genjot Elektabilitas agar Dipilih Ridwan Kamil

DPP PPP Minta Bupati Tasikmalaya Genjot Elektabilitas agar Dipilih Ridwan Kamil

Regional
Terekam, Pelelangan Budak Afrika Seharga Rp 5,4 Juta Per Orang

Terekam, Pelelangan Budak Afrika Seharga Rp 5,4 Juta Per Orang

Internasional
Melihat Kekecewaan Korban Investasi Bodong Pandawa...

Melihat Kekecewaan Korban Investasi Bodong Pandawa...

Megapolitan
Terpopuler: Novanto Diperiksa, Anggaran DKI Naik, dan Rokok Elektrik

Terpopuler: Novanto Diperiksa, Anggaran DKI Naik, dan Rokok Elektrik

Nasional
DPRD DKI Minta Penjelasan Anies soal Kenaikan Dana Operasional RT/RW

DPRD DKI Minta Penjelasan Anies soal Kenaikan Dana Operasional RT/RW

Megapolitan
Nazaruddin Siap Bantu KPK dalam Kasus yang Menjerat Setya Novanto

Nazaruddin Siap Bantu KPK dalam Kasus yang Menjerat Setya Novanto

Nasional
Berita Terpopuler: Kota di Indonesia Terancam Pencairan Es Kutub, Hingga Malapetaka Zimbabwe

Berita Terpopuler: Kota di Indonesia Terancam Pencairan Es Kutub, Hingga Malapetaka Zimbabwe

Internasional
Ini Kolam Air Mancur DPRD DKI yang Akan Direnovasi hingga Rp 620 Juta

Ini Kolam Air Mancur DPRD DKI yang Akan Direnovasi hingga Rp 620 Juta

Megapolitan

Close Ads X
Close [X]
Radio Live Streaming
Sonora FM • Motion FM • Smart FM