Sudah Setahun Didampingi KPK, Mengapa di Bengkulu Masih Ada Suap?

BENGKULU, KOMPAS.com – Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti dan istrinya, Lilliy Maddari yang melibatkan pelaku usaha mengejutkan publik.

Keterkejutan publik tersebut cukup beralasan karena setelah dilantik sebagai gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti meminta KPK mendampingi pemerintahannya agar bersih dari praktik korupsi dan suap.

KPK menjadi lembaga yang cukup familiar di Provinsi Bengkulu. Banyak hal yang dilakukan dalam upaya pembenahan birokrasi agar bersih dari korupsi dan suap. KPK bahkan memiliki ruang khusus berdekatan dengan ruang gubernur untuk mempermudah proses koordinasi, supervisi dan pencegahan (Korsupgah) praktik korupsi.

Baca juga: Geledah Rumah Gubernur Bengkulu, KPK Bawa Tukang dengan Gerinda hingga Obeng

Pejabat di lingkungan Pemprov juga wajib menandatangani Pakta Integritas untuk tidak korupsi dan siap dipecat.

Deputi Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, pihaknya sudah satu tahun mendampingi Pemprov Bengkulu untuk mencegah praktik korupsi. Hasilnya pun baik, dalam arti instrumen yang harus dilaksanakan sudah dilakukan. Misalnya, perizinan terpadu satu pintu sudah berjalan.

“Jadi instrumen sudah terpasang, tapi bukan itu tujuan kita. Instrumen terpasang tapi praktiknya juga harus berubah, tata kelola jadi lebih baik. Nah, dengan kejadian OTT ini KPK dan Pak Wagub merasa bahwa harus dilihat kembali, kenapa instrumen terpasang namun ada yang tidak pas dari tujuan pemasangan instrumen itu,” kata Pahala di Bengkulu, Jumat (7/7/2017).

Saat ini, menurut Pahala, Bengkulu mengulang dari titik nol dalam pendampingan KPK. Apa saja yang harus dibenahi.

KPK dan Pemprov Bengkulu saat ini sedang mencari formula yang tepat untuk mengurangi praktik korupsi dan suap. Selanjutnya, KPK mendorong Pemrov Bengkulu untuk tetap meneruskan proses pembangunan di bagian lelang pengadaan barang dan jasa, meski kasus suap terjadi.

Ke depan, Bengkulu dan KPK akan terus memperbaiki sumber daya manusia di pemerintahan dan tidak menabrak aturan. KPK akan membantu Pemprov Bengkulu untuk memperbaiki kinerja dan pembenahan di bagian SDM, termasuk penempatan, evaluasi, dan sebagaianya.

“Kami minta Pak Wagub untuk menyiapkan roadmap-nya seperti apa yang akan dilakukan, lalu bersama dibenahi,” ujar Pahala.

Baca juga: KPK Periksa Adik Ipar Gubernur Bengkulu

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Bengkulu, Rohidin Mersyah menyatakan, pihaknya telah melakukan koordinasi bersama KPK agar pergerakan pembangunan tetap berlangsung. Ada beberapa pembicaraan krusial.

“Ada pembicaraan krusial, di antaranya pengelolaan SDM, pengelolaan pengdaan barang dan jasa, izin tambang dan perkebunan, serta penguatan inspektorat agar pemerintahan bersih dan profesional,” ujar Rohidin.