Anggota DPRD Kritik Pembelian Mobil Dinas Alphard untuk Pejabat Matra

MAMUJU UTARA, KOMPAS.com - Pembelian mobil dinas mewah di lingkup eksekutif dan legislatif di Kabupaten Mamuju Utara, Sulawesi Barat, pasca-libur lebaran menuai kritik dari DPRD.

Anggota DPRD Mamuju Utara, Mirwan menyebutkan, kendaraan dinas bupati, wakil bupati dan ketua DPRD yang sebelumnya Toyota Fortuner kini digantikan dengan mobil baru Toyota Alphard yang harganya mencapai Rp 1 miliar.

Baca juga: Dilarang Dipakai Mudik, DPRD Semarang Kandangkan 27 Mobil Dinas

Mirwan menilai, pengadaan mobil dinas baru adalah kebijakan mubazir dan tidak perlu dilakukan di tengah miskinnya pembangunan infrastuktur di Mamuju Utara.

Selain itu, kata Mirwan, belum saatnya mobil sejenis toyota Alphard digunakan oleh pejabat di Mamuju Utara (Matra). Alasannya masih banyak jalan dan jembatan penghubung antar-desa yang jelek dan belum layak dilalui kendaraan dinas mewah sejenis Alphard.

Pembelian mobil mewah juga dianggap Mirwan melukai hati rakyat. Di Mamuju Utara masih banyak warga yang hidup di tengah kemiskinan, sementara pejabatnya justru berleha-leha dengan mobil mewahnya.

“Pengadaan mobil mewah tidaklah mendesak di tengah kondisi infrastruktur jalan dan jembatan yang masih terbelakang. Persoalan sosial kehidupan warga suku terasing yang masih berkalang kemiskinan jauh lebih layak untuk dianggarakan daripada sekadar mobil dinas mewah. Kendaraan dinas yang baru beberapa tahun sebelumnya masih sangat layak untuk mendukung operasional pejabat,” ujar Mirwan.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Bupati Mamuju Utara Muh Saal menilai, pengadaan mobil Alphard tidak perlu dipersoalkan lagi karena sudah sesuai mekanisme dan tidak ada pelanggaran.

Menurut saal, pengadaan mobil dinas hari ini sudah diputuskan secara resmi di rapat paripurna DPRD Mamuju Utara.

“Tidak ada pelanggaran. Ini sudah diputuskan dalam rapat paripurna DPR. Kalau ada masalah kenapa bisa lolos,” tutur dia.

Baca juga: Sultan HB X: Mobil Dinas Milik Negara, Jangan Dipakai

Saal menjelaskan, pengadaan mobil dinas ini sudah melalui sejumlah tahapan dan sudah dibahas di DPRD. Kalau masih ada ada anggota DPRD yang mengatakan tidak dilibatkan dalam pembahasan, kenapa pengadaan mobil dinas ini bisa lolos dibahas di DPRD.