Ganjar Pertanyakan Biaya Prona yang Berbeda-beda Tiap Desa

CILACAP, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mewanti-wanti para kepala desa untuk berhati-hati dalam mengawal Program Nasional Agraria (Prona).

Dia berpesan, pihak desa harus terbuka mengenai rincian dana kepada pemohon atau warga. Hal ini dilakukan agar tidak membuka peluang terjadinya praktik pungutan liar (pungli).

"Jangan sampai nanti tim saber pungli turun tangan, terus jadi gegeran," katanya saat mengisi sambutan agenda pembagian sertifikat oleh Presiden Joko Widodo, di Pendopo Pemkab Cilacap, Kamis (15/6/2017).

Ganjar membeberkan, biaya prona yang dibebankan kepada warga atau pemohon sebenarnya hanya sebatas patok dan materai. Namun mengapa di lapangan setiap desa memiliki besaran tarif yang berbeda-beda, dengan kisaran Rp 200.000 hingga Rp 600.000.

"Jika ada hal-hal lain yang jadi komponen tambahan, harus disepakati bersama, dan ditetapkan dalam peraturan desa (perdes)," tegas Ganjar.

(Baca juga: Jokowi: Sertifikat Tanah Jangan Langsung Disekolahkan ke Bank)

Transaparansi anggaran Prona, bagi Ganjar, sudah menjadi hak warga. Mengingat makin hari peminat Prona semakin bertambah.

"Masyarakat semakin sadar jika dengan sertifikat yang legal, nilai tanah otomatis akan naik, sekaligus bisa jadi agunan bank. Tapi yang jelas, sertifikat itu memberikan kepastian kepemilikan atas tanahnya sendiri," jelasnya.

Untuk mengakomodir pemohon Prona yang semakin membludak, Ganjar sudah berkoordinasi bukan hanya dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN), namun juga dengan jajaran pemerintah kabupaten di wilayah Jateng.

"Kami meminta kepada Pemkab untuk mengawal baik-baik program ini, agar proses sebelum masuk ke BPN dapat lebih dipercepat," ungkapnya.

Menteri Agraria dan Tata Ruang sekaligus Kepala BPN-RI Sofyan Djalil mengungkapkan, di Jateng baru 49 persen aset lahan yang sudah bersertifikat. Sedang tahun ini, Jateng mendapat jatah 500.000 sertifikat.

"Akhir tahun ini kami menargetkan 5 juta lembar sertifikat tanah bisa disalurkan," ujarnya.

(Baca juga: Ini Alasan Pemerintah Gencar Bagi-bagi Sertifikat Tanah)

Tak hanya tanah pribadi, dalam jangka waktu dekat, Prona juga akan menyasar ke aset-aset negara yang belum tersertifikat.

"Aset yang akan kita sertifikatkan antara lain jalan-jalan nasional, tanah nelayan, pertanian, bahkan danau atau situ (waduk) akan kita sertifikatkan," tutupnya.