DPRD Nunukan Heran Tak Ada UPT BPBD di Wilayah Langganan Banjir

NUNUKAN, KOMPAS.com - DPRD Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, mempertanyakan tidak adanya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di beberapa kecamatan wilayah perbatasan yang sering menjadi langganan banjir kiriman dari Malaysia.

Anggota Komisi I DPRD Nunukan, Andi Mutamir mengatakan, pemerintah daerah justru menempatkan UPT BPBD di Kecamatan Sebuku yang notabene tidak pernah banjir.

“Bagaimana mungkin wilayah yang merupakan kantong banjir tak terpikirkan oleh Pemkab untuk membentuk UPT. Tolong dipikirkan,” ujarnya, Kamis (25/05/2017).

Baca juga: Banjir Kiriman dari Malaysia Rendam 7 Desa di Wilayah Perbatasan Nunukan

Sebelumnya, Ketua DPRD Nunukan Dani Iskandar meninjau langsung korban banjir di beberapa kecamatan di wilayah perbatasan.

Di Kecamatan Sembakung yang dalam setahun bisa 10 kali banjir, aparat kecamatan bahkan kesulitan melakukan evakuasi warga karena tidak memiliki perahu karet.

Selain memberikan bantuan makanan, DPRD Nunukan juga memberikan bantuan solar untuk evakuasi korban banjir.

"Kita urunan buat beli solar untuk speedboat yang akan mengevakuasi korban banjir untuk relokasi," ujar Danni.

Hingga Kamis sore, ketinggian banjir di 7 desa di Kecamatan Sembakung belum turun. Banjir yang disebabkan meluapnya Sungai Sembakung yang berhulu di negara Malaysia telah terjadi sejak Jumat (19/5/2017) malam.

Baca juga: 30 Desa di Kecamatan Krayan Nunukan Terisolasi Akibat Banjir

Kebanyakan warga masih bertahan di rumah mereka dengan membuat para-para, yaitu papan kayu yang disusun di atap rumah untuk menyimpan barang berharga mereka ketika rumah mereka diterjang banjir. Ketinggian banjir di 7 desa di Kecamatan Sembakung berkisar 1 hingga 1,5 meter.