HNSI Keluhkan Akses Modal Nelayan, Menteri Susi Janjikan Kemudahan KUR

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia negeri maritim yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia, mencapai 99.093 kilometer. Namun hingga kini nelayan Indonesia masih merasakan minimnya fasilitas bagi mereka.

Salah satu indikator fasilitas itu, di antaranya, misalnya, di Indonesia baru memiliki 500-an pelabuhan dan 200 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

Hal itu disampaikan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Himpunan Nelayan Seluruh Nelayan Indonesia (HNSI) Yussuf Solichien dalam puncak peringatan HUT ke-44 HNSI di Pantai Depok, Bantul, Yogyakarta, Minggu (21/5/2017).

Hadir dalam acara tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.

Baca juga: Menteri Susi: Panggil Saya "Doktor Honoris Causa", Saya Tenggelamkan 

Yussuf menyampaikan, sebagai negara yang mendeklarasikan poros maritim, saat ini nelayan Indonesia masih berkutat pada masalah klasik, di antaranya masalah sulitnya akses permodalan.

"KUR (Kredit Usaha Rakyat) sulit diakses, harus pakai agunan, sementara kapal tidak bisa diagunkan," katanya.  Untuk itu pihaknya meminta kepada pemerintah untuk memudahkan akses perkreditan.

Selain itu bahan bakar sebagai modal utama nelayan saat ini juga tak mudah diakses nelayan. "Sebanyak 40 sampai 70 persen biaya operasi nelayan merupakan BBM. Idealnya saat ini yang dibutuhkan setidaknya ada 2.000 SPBN," kata Yussuf.

Saat ini baru ada 500-an pelabuhan perikanan, jauh tertinggal dari Jepang. Padahal, Jepang hanya memiliki 33.000 kilometer garis pantai atau sekitar sepertiganya garis pantai Indonesia, tetapi memiliki hingga 3.000 pelabuhan perikanan.

Menanggapi hal itu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, mengatakan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan pihak terkait termasuk Menteri Keuangan dan Menteri BUMN untuk memudahkan KUR.

"Kita akan meningkatkan kerjasama dengan pihak perbankan. Saya akan melakukan pertemuan kembali. Karena sebetulnya program deregulasi ekonomi KUR harus didukung, dan terutama orientasi kita kemaritiman, ya kita akan ingatkan kembali Menteri Keuangan, Menteri BUMN, untuk bisa membantu KUR untuk nelayan," katanya.

Di dalam Kementrian Kelautan dan Perikanan sendiri sudah memiliki Badan Layanan Umum (BLU), melalui koperasi yang nantinya digunakan untuk membantu nelayan menyiapkan modal dan membeli hasil nelayan.

Untuk permasalahan SPBN, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementrian BUMN untuk meminta pertamina menyediakan SPBE. "Tahun ini kita banyak, ada 50-an (unit) di pulau terluar. Target saya dari 2.000 kebutuhan mudah-mudahan dalam tiga tahun ke depan bisa (menambah) 500-lah, kalau pertamina tidak mampu kita minta BUMN bisa bantu," tandasnya.