Kemensos Dapat Penilaian WTP, Ini kata Menteri Khofifah

GRESIK, KOMPAS.com – Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengaku bersyukur saat Kementerian Sosial dinyatakan meraih predikat wajar tanpa pengecualian untuk laporan keuangan tahun anggaran 2016.

Opini wajar tanpa pengecualian yang disematkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kata Khofifah, sudah menjadi target Kemensos. 

“Sebagai komandan kementerian, saya merasa bersyukur bahwa teman-teman telah bekerja keras, dalam membangun akuntabilitas dari program yang dimandatkan," kata Khofifah di Gresik, Sabtu (20/5/2017).

"WTP menjadi penting bagi Kementerian Sosial, karena terkait adanya alokasi keuangan yang akan ditambah pada 2018, dari yang sebelumnya 6 juta penerima PKH (Program Keluarga Harapan) menjadi 10 juta jiwa,” lanjut Khofifah.

Menurut Khofifah, dengan predikat WTP, artinya Kemensos bisa mempertanggungjawabkan anggaran yang diberikan pemerintah. 

“Berarti apa yang selama ini dipercayakan kepada Kementerian Sosial sudah sesuai. Jangan sampai kemudian muncul kekhawatiran, kami tidak bisa menjalankan uang sebesar ini, dengan beban seberat ini,” tutur dia.

(Baca: Kemensos Raih Top 99 Inovasi Pelayanan Publik 2017)

Khofifah menuturkan, beban yang diemban Kemensos cukup berat. Apalagi kementeriannya mendapat tugas untuk mengentaskan kemiskinan.

Saking beratnya beban yang diemban Kementerian Sosial dalam mengentas angka kemiskinan di Indonesia, Khofifah bahkan menganggap kementerian yang dipimpinnya cukup berbeda dengan kementerian lain dalam menentukan parameternya.

“Kalau kementerian lain ibaratnya kan seandainya agregat besar bahwa impact-nya pada penurunan kemiskinan, kepada pertumbuhan ekonomi, terus ada penurunan rasio, itu kan agregat besar. Tapi kalau kami kan yang signifikan itu PKH, jadi tidak sekedar terserap, tapi bagaimana model itu terserap dalam menurunkan angka kemiskinan,” tambah dia.

Pada Bulan April 2017, Presiden Joko Widodo juga sudah menyetujui usulan Kemensos untuk menambah keluarga penerima PKH di Indonesia dan menyatakan sudah menyiapkan anggaran besar untuk penambahan penerima PKH pada tahun 2018.

Saat ini, penerima PKH se-Indonesia mencapai 6 juta keluarga dan akan ditambah menjadi 10 juta keluarga penerima pada 2018. Dengan total bantuan PKH saat ini mencapai Rp1.890.000, untuk setiap penerima PKH.