PNS Pakai Narkoba, Ganjar Pilih Memecatnya daripada Menurunkan Pangkat

UNGARAN, KOMPAS.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku pernah memecat seorang PNS di lingkungan Pemprov Jawa Tengah lantaran dua kali tertangkap tangan mengonsumsi narkoba. Ganjar menolak usulan hukuman menurunkan pangkat terhadap PNS tersebut.

Hal itu dikatakan Ganjar saat menjadi pembicara utama dalam acara sarasehan "Pondok Pesantren Pelopor Anti Narkoba, Radikalisme dan Terorisme" di Ponpes Al Huda Dusun Petak Desa Sidoharjo Susukan, Kabupaten Semarang, Rabu (3/5/2017) siang.

"Kalau sudah dua kali itu residivis namanya. Maka saya menolak usulan hukuman menurunkan pangkat dan langsung saya pecat," kata Ganjar.

Menurut dia, saat ini peredaran narkoba semakin meluas dengan berbagai cara yang samar. Di antaranya dengan memasukkan narkoba ke dalam berbagai bentuk makanan atau jajanan sehingga lebih mudah dikonsumsi.

Untuk itu dirinya mengajak kalangan pesantren, mulai dari para pendidiknya hingga para santri untuk bersatu padu memerangi penyalahgunaan narkoba.

"Selain dicampurkan dalam berbagai bentuk makanan, narkoba juga semakin murah dan mudah dijangkau oleh berbagai kalangan," ucapnya

Kemudahan mendapatkan narkoba ini, lanjutnya, sangat merugikan masyarakat luas. Sebab berbagai tindak kejahatan seperti pencurian dan pembunuhan berawal dari penyalahgunaan narkoba.

Pihaknya mengharapkan para santri untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan agama dan kecakapan hidup yang memadai. Dengan demikian, para santri nantinya dapat mandiri secara ekonomi dan memiliki akhlak yang baik.

"Kalau sudah mandiri, sejahtera, maka akan bisa bertahan terhadap berbagai godaan termasuk penyalahgunaan narkoba," tambahnya.

Sementara itu Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat BNNP Jateng Susanto mengatakan, pihaknya sudah lama mengendus adanya penyalahgunaan narkoba di kalangan santri. Tidak hanya sebagai pengguna, dari kalangan santri ini juga ada yang diindikasikan sebagai pengedar. Namun saat diminta menyebut nama pondok pesantren tersebut, ia enggan membeberkannya.

"Kalau pecandu sudah ada dan kita rehabilitasi. Sedangkan untuk pengedar masih terus kita dalami. Kita sudah bentuk satgas anti narkoba untuk menyelidiki dan mencari tahu kemungkinan penyebarannya," kata Susanto dalam sarasehan yang diikuti para ulama, habaib,  dan para santri se eks Karesidenan Semarang ini.

Susanto menambahkan, selama ini pihaknya terus memfasilitasi pembentukan BNN Kabupaten/Kota di Jawa Tenfah. Saat ini baru ada lima Kabupaten/Kota yang telah membentuk BNN yakni Kendal, Batang, Tegal, Banyumas, Purbalingga, Cilacap dan Temanggung.

"Terakhir ini ada lima nominasi yang akan dibentuk. Salah satunya adalah Surakarta karena wilayah ini rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba," kata Susanto.

Baca juga: Panglima TNI: Komandan Harus Pecat Prajurit yang Terkena Kasus Narkoba