Jalur Puncak Terus Macet, Jokowi Beri 2 Rekomendasi

BOGOR, KOMPAS.com - Bupati Bogor Nurhayanti mengaku telah bertemu dengan Presiden Joko Widodo membahas sejumlah persoalan yang ada di wilayah Kabupaten Bogor belum lama ini.

Salah satu agenda yang dibahas antara Nurhayanti dan Jokowi adalah penanganan masalah kemacetan di jalur Puncak, Bogor, Jawa Barat.

Dalam pertemuan yang berlangsung pada Kamis (27/4/2017) itu, Nurhayanti mengatakan, pemerintah pusat merekomendasikan dua hal yang berkaitan dengan penanganan masalah kemacetan Puncak.

Pertama, pemerintah pusat akan memprogramkan peningkatan kapasitas jalan di jalur Puncak dengan cara melebarkannya sebanyak dua meter ke arah sisi kanan dan kiri jalan.

Selain itu, pemerintah pusat segera mendorong percepatan penyelesaian pembangunan jalan poros tengah timur sebagai jalur alternatif dari Sentul sampai Taman Bunga Loji, yang dapat diakses sampai ke Istana Cipanas, Cianjur.

"Pemerintah pusat akan memprogramkan pelebaran jalan Puncak dua meter dan pembangunan jalan poros timur sebagai jalur alternatif. Itu hasil pertemuan saya dengan Pak Jokowi. Saya sudah tugaskan Pak Sekda untuk mengalokasikan itu. Mudah-mudahan, di perubahan anggaran tahun 2017 sudah bisa terlaksana," ujar Nurhayanti, Selasa (2/5/2017).

(Baca juga: Protes, Warga Minta Sistem Satu Arah di Puncak Dihapus)

Nurhayanti menambahkan, tidak hanya di kawasan Puncak saja, sesuai dengan kewenangannya, Pemkab Bogor akan menata dan mengoptimalkan jalan-jalan yang ada di Kabupaten Bogor.

Khusus untuk jalur alternatif Puncak di selatan Kabupaten Bogor ini, jalan akan diperlebar menggunakan anggaran dari alokasi dana desa.

"Jadi jalan masuk diperlebar, dari Pasir Angin (Megamendung) sampai melewati empat desa lainnya. Kita kan sudah ada dana desa, dan kami alokasikan itu. Sekarang, upaya pelebaran sudah dilakukan oleh kepala desa masing-masing," kata Nurhayanti.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Ade Ruhandi meminta pemerintah sesegera mungkin melakukan kajian dalam mengatasi persoalan yang terjadi di kawasan Puncak. Tujuannya, sambung Ade, agar nantinya ketahuan pembagian tugas mana yang ditangani Pemkab Bogor, Pemprov Jawa Barat, dan pemerintah pusat.

“Jalur Puncak ini butuh kerjasama dari semua pihak. Karena jalur puncak harus diperlebar. Khususnya yang harus diprioritaskan jalur timur dan selatan,” ungkap Ade.

Dinas Perhubungan Kabupaten Bogor, lanjut dia, juga harus membuat pos pemeriksaan kendaraan umum, terutama bus terkait kelayakan kendaraan.

Selain itu, Pemkab Bogor juga menuntaskan pembangunan jalur Puncak Dua dan memperlebar jalan alternatif yang ada di Kabupaten Bogor.

“Ini dilakukan agar semua pihak nyaman. Kalau semua nyaman, pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bogor dari jalur wisata Puncak akan bertambah,” tutur dia.

Tujuan wisata