Buruh di Aceh Tuntut UMP 2018 Jadi Rp 3,15 Juta

BANDA ACEH, KOMPAS.com – Aliansi Buruh Aceh (ABA) menuntut kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Aceh menjadi sebesar Rp 3.150.000.

Mereka juga mendesak agar Pemerintah Aceh menerbitkan Peraturan Gubernur untuk Implementasi Qanun (Peraturan Daerah) Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan.

Seruan ini disampaikan ABA dalam peringatan Hari Buruh Dunia, Senin (1/5/2017) pagi di Banda Aceh.

(Baca juga: Said Iqbal: Upah Buruh Naik Seharga Sebuah Kebab di Eropa )

Peringatan Hari Buruh ini diisi dengan orasi dan aksi konvoi keliling Kota Banda Aceh.

Sekretaris ABA Habibie Inseun mengatakan, saat ini masih banyak persoalan ketenagakerjaan terjadi di Indonesia, termasuk di Aceh.

Menurut dia, persoalan utamanya yakni terkait upah dan lapangan kerja.

“Di Aceh sendiri kita mendesak agar segera diterbitkan Pergub untuk Qanun No 7/2014 tentang ketenagakerjaan, agar isi qanun tersebut bisa diimplementasikan," kata Habibie. 

"Pasalnya, saat ini banyak perusahaan menolak aturan-aturan terkait kesejahteraan buruh, karena belum ada pergub tersebut," ujar dia.

Salah satunya, tambah dia, penolakan perusahaan atau penyedia kerja terhadap pembayaran UMP.

Pemerintah sudah mengeluarkan keputusan terkait UMP tahun 2017 sebesar Rp2,5 juta. Namun, banyak pengusaha menolak hal tersebut.

“Kalau sudah ada pergub akan ada banyak hal yang bisa diatur secara teknis, nantinya tentang ketenagakarjaan di Aceh,” ujar Habibie.

(Baca juga: Apakah Buruh Ditunggangi Kepentingan Politik?)

Selain menutut penerbitan pergub dan kenaikan UMP, para buruh menolak adanya revisi UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta menolak sistem kerja outsourcing.

“Kalau revisi menuju arah yang tidak berpihak kepada kesejahteraan buruh, untuk apa? Dan kami menolak revisi itu karena tidak berpihak kepada buruh," ucap Habibie.

Seratusan buruh yang tergabung dalam sejumlah aliansi ikut meramaikan peringatan Hari Buruh di Banda Aceh.

Para buruh ini melakukan aksi konvoi keliling kota dan orasi di depan Gedung DPR Aceh.