Mendagri Sebut Tinggal 5.000 Orang Jakarta yang Belum Terdata untuk Pilkada - Kompas.com

Mendagri Sebut Tinggal 5.000 Orang Jakarta yang Belum Terdata untuk Pilkada

Kontributor Bandung, Putra Prima Perdana
Kompas.com - 13/04/2017, 14:19 WIB
KOMPAS.com / DANI PRABOWO Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo

BANDUNG, KOMPAS.com - Tidak kurang dari 5.000 orang warga DKI Jakarta hingga saat ini terancam tidak bisa memilih dua pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pilkada DKI Jakarta putaran dua pada tanggal 19 April 2017 mendatang.  Pasalnya, 5.000 warga tersebut hingga saat ini belum memiliki e-KTP dan tidak terdata hak pilihnya.

"Tinggal 10 persen dari 50.000 warga yang belum terdata," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di Intercontinental Ballroom, Kabupaten Bandung, Kamis (13/4/2017).

Tjahjo menambahkan, jumlah warga yang belum terdata pada awalnya mencapai 100.000 orang. 

"Awal pertama ada 100.000  (warga) lebih yang belum terdata. Memasuki tahap pertama separuh sudah kita pangkas," ungkapnya.

Baca juga: Mega Sempat Marahi Tjahjo karena Pendukung Ahok Tak Bisa Nyoblos

Tjahjo mengakui pihaknya cukup kesulitan untuk melakukan melakukan pendataan warga DKI Jakarta yang belum memiliki e-KTP lantaran kesibukan warganya.

"Kalau di desa, kelurahan di Bandung bisa didatengin. Kalau di kota Jakarta kan susah, apalagi yang kerja di luar negeri," tuturnya.

Meski tidak bisa menjamin semuanya bisa terdata dan memiliki e-KTP, Tjahjo optimistis pihaknya akan menekan jumlah penduduk DKI Jakarta yang terancam kehilangan hak suara.

"Akan kita cari cara agar minimal setiap warga negara yang punya hak pilih terjamin hak politiknya. Jangan sampai ada alasan blanko habis blm terdata karena sibuk, sakit dan lain-lain," ujarnya.

"Mudah-mudahan secara maksimal walaupun saya tidak bisa menjamin penuh, sudah saya tugaskan prioritas utama PLT Gubernur DKI Jakarta agar tuntaskan masalah data warga, karena 10 orang terganggu hak suaranya bisa geger," tambah dia.

Baca juga: Jokowi Hormati Putusan MK Cabut Kewenangan Mendagri Batalkan Perda, Tetapi ...

 

Kompas TV Menteri Dalam Negeri akan berkonsultasi kembali dengan Mahkamah Konstitusi terkait hasil keputusan MK.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:
PenulisKontributor Bandung, Putra Prima Perdana
EditorErlangga Djumena
Komentar

Terkini Lainnya

RUU Terorisme dan Perppu Ormas Dinilai Bentuk Negara Ambil Jalan Pintas

RUU Terorisme dan Perppu Ormas Dinilai Bentuk Negara Ambil Jalan Pintas

Nasional
Bersama Empat Organisasi Keagamaan, Juru Bicara FPI Gugat Perppu Ormas

Bersama Empat Organisasi Keagamaan, Juru Bicara FPI Gugat Perppu Ormas

Nasional
KTI Siapkan Aplikasi Transportasi yang Bisa Bayar Angkot Lewat Ponsel

KTI Siapkan Aplikasi Transportasi yang Bisa Bayar Angkot Lewat Ponsel

Megapolitan
Pelarangan Motor Diperluas, Transjakarta Siapkan 'Feeder' Lewati Jalan Ini

Pelarangan Motor Diperluas, Transjakarta Siapkan "Feeder" Lewati Jalan Ini

Megapolitan
Panik Usai Seruduk Motor, Sopir Fortuner Tabrak 2 Pemotor Lain hingga Tewas

Panik Usai Seruduk Motor, Sopir Fortuner Tabrak 2 Pemotor Lain hingga Tewas

Regional
Pengacara Destiara Bawa Bukti Baru soal Laporannya terhadap Wali Kota Kendari Terpilih

Pengacara Destiara Bawa Bukti Baru soal Laporannya terhadap Wali Kota Kendari Terpilih

Megapolitan
Jusuf Kalla: Tak Mungkin Ada Dua Cagub Golkar di Pilkada Jabar

Jusuf Kalla: Tak Mungkin Ada Dua Cagub Golkar di Pilkada Jabar

Nasional
Baru Bebas, Aman Abdurrahman Kembali Jadi Tersangka Terkait Bom Thamrin

Baru Bebas, Aman Abdurrahman Kembali Jadi Tersangka Terkait Bom Thamrin

Nasional
Tertibkan Bangunan, Satpol PP Temukan Kondom Berserakkan di Objek Wisata

Tertibkan Bangunan, Satpol PP Temukan Kondom Berserakkan di Objek Wisata

Regional
Dari Mana Sumber Dana First Travel Berangkatkan Umrah Seluruh Jemaah?

Dari Mana Sumber Dana First Travel Berangkatkan Umrah Seluruh Jemaah?

Megapolitan
Ganjar Pranowo: Selama Ini Saya Nyaman dengan Pak Heru...

Ganjar Pranowo: Selama Ini Saya Nyaman dengan Pak Heru...

Regional
Mereka yang Rela Tinggalkan Pekerjaan demi Laga Timnas Indonesia Vs Vietnam

Mereka yang Rela Tinggalkan Pekerjaan demi Laga Timnas Indonesia Vs Vietnam

Regional
Ratusan Penerbangan Dibatalkan Saat Topan Hato Dekati Hongkong

Ratusan Penerbangan Dibatalkan Saat Topan Hato Dekati Hongkong

Internasional
Soal Pilpres, Zulkifli Hasan Tak Bermimpi Jadi Capres atau Cawapres

Soal Pilpres, Zulkifli Hasan Tak Bermimpi Jadi Capres atau Cawapres

Nasional
Setelah di SPMN 13, PDAM Kota Tangerang Akan Pasang Keran Air Siap Minum di Sekolah Lain

Setelah di SPMN 13, PDAM Kota Tangerang Akan Pasang Keran Air Siap Minum di Sekolah Lain

Megapolitan